Dolfie Minta Pemerintah Buka-bukaan Soal Analisis Dampak ART Indonesia-AS

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P meminta pemerintah segera menyampaikan secara terbuka terkait dampak ekonomi makro dan sektoral dari perianjian dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

"Pemerintah harus segera menyampaikan secara terbuka dan terukur, analisis dampak ekonomi makro dan sektoral dari perjanjian ini," kata Dolfie dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2026.

Dolfie juga mendorong pemerintah menjelaskan dengan rinci implikasi perjanjian tersebut terhadap industri hingga hilirisasi di Tanah Air. Paling penting, kata dia, mengungkap ke publik secara transparan jaminan manfaat dari perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat.

"Implikasi terhadap industri strategis dan hilirisasi, jaminan bahwa perjanjian ini benar-benar memberikan manfaat strategis dan menguntungkan bagi kepentingan nasional?" ucapnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai keterbukaan pemerintah penting dilakukan, mengingat perjanjian dagang tersebut menyentuh berbagai aspek strategis.

Mulai dari kebijakan ekonomi dan keamanan, pengaturan subsidi dan peran BUMN, serta penguatan hak kekayaan intelektual yang berpotensi meningkatkan biaya.

"Hingga isu sensitif yang berkaitan dengan regulasi halal," kata dia.

Atas cakupan yang luas tersebut, Dolfie pun memandang jika perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat memiliki potensi dampak signifikan terhadap kebijakan nasional.

Antara lain, kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional, fleksibilitas BUMN dalam subsidi strategis, dan akses publik terhadap obat dan produk esensial. Kemudian, kewenangan regulasi nasional pada jaminan halal serta independensi politik luar negeri Indonesia.

"Perjanjian tersebut memiliki risiko pelemahan pada kebijakan nasional dan posisi tawar," tegas Wakil Rakyat asal Dapil Jawa Tengah (Jateng) IV itu.