Satu Tahun Pramono-Rano, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,21 Persen

Laporan: Sigit Nuryadin
Sabtu, 21 Februari 2026 | 09:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. (SinPo.id/Pemprov DKI Jakarta)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. (SinPo.id/Pemprov DKI Jakarta)

SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara “Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah” di Taman Ayodya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026. Kegiatan itu menjadi ajang refleksi sekaligus pemaparan capaian kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan terima kasih kepada aparatur sipil negara dan DPRD DKI Jakarta yang dinilainya telah bekerja sama mendorong transformasi Jakarta sebagai kota global. Ia menyebut peringkat Global City Jakarta naik dari posisi 74 menjadi 71 dalam 10 bulan terakhir.

Pramono mengakui ketimpangan pendapatan atau gini ratio Jakarta masih tinggi. Namun, dia menyatakan terdapat perbaikan dalam satu tahun terakhir, termasuk pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dari angka nasional 5,11 persen. Pada triwulan IV, pertumbuhan bahkan mencapai 5,71 persen.

“Saya yakin, seyakin-yakinnya, mudah-mudahan tahun ini akan jauh lebih baik karena beberapa perbaikan mendasar yang kami lakukan,” ujar Pramono dalam keterangan resminya, Sabtu, 21 Februari 2026.

Pramono juga menegaskan tidak akan mengurangi anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurut dia, kedua program tersebut menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Untuk KJP terdapat 707.513 penerima dengan anggaran sekitar Rp1,6 triliun. Sedangkan KJMU sebanyak 16.920 mahasiswa. Total anggaran keduanya kurang lebih Rp2 triliun dan tidak akan kami kurangi. Untuk program pemutihan ijazah ada lebih dari 6.000 penerima. Semua ini akan kami teruskan,” ungkap dia. 

Selain itu, kata dia, sebanyak 213 ribu warga menerima bantuan sosial melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta. Pramono juga menyebut, Pemprov DKI menggratiskan 40 sekolah swasta serta memberikan akses gratis ke Ancol, Ragunan, dan Monas bagi penerima KJP dan KJMU.

Di sektor kesehatan, lanjutnya, Pemprov DKI memperkuat layanan melalui 31 rumah sakit, 44 puskesmas kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu. Adapun dua rumah sakit baru akan dibangun, yakni RS Royal Batavia Cakung dan rumah sakit internasional di lahan Sumber Waras. 

Dia juga menyebut, program Pasukan Putih yang berjumlah 584 personel mendapat apresiasi masyarakat.

“Jakarta termasuk yang mengawali dan menjadi satu-satunya provinsi yang melarang konsumsi daging anjing dan kucing. Sebagian besar provinsi belum memiliki aturan tersebut, Jakarta yang mengawalinya,” ujar Pramono.

Pada sektor infrastruktur dan ruang terbuka hijau, Pemprov DKI telah menyelesaikan 21 ruang terbuka hijau baru. Menurutnya, revitalisasi Taman Semanggi senilai Rp134 miliar juga dilakukan melalui kerja sama dengan swasta tanpa menggunakan APBD.

Kendati demikian, Pramono mengakui masih terdapat pekerjaan rumah seperti kemacetan, banjir, dan polusi. 

“Masih banyak pekerjaan rumah, seperti kemacetan, banjir, dan polusi. Namun, kami berkomitmen untuk terus mengurangi persoalan mendasar tersebut secara bertahap dan terukur,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintahannya membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat. “Kami membuka diri terhadap masukan dan kritik. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan membawa manfaat nyata bagi warga Jakarta,” tuturnya.

Sementara itu, Wagub Rano mengatakan fokus satu tahun pertama pemerintahan adalah penyelesaian program Quick Win. Dari 40 program prioritas, sekitar 97 persen telah diselesaikan, sementara tiga program lainnya masih dalam proses.

“Kami sadar membangun Jakarta tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Namun, fondasi sudah kami letakkan. Tahun kedua ini kami sudah memiliki arah program yang lebih terstruktur melalui APBD 2026,” kata Rano.

Menurut dia, tiga persoalan utama yang menjadi prioritas adalah banjir, kemacetan, dan kemiskinan. Untuk penanganan banjir, kata Rano, Pemprov DKI memulai normalisasi sungai, termasuk pembebasan lahan di sejumlah titik sepanjang Sungai Ciliwung. 

"Program ini akan dilanjutkan secara masif pada 2026, mencakup Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut, serta pengerukan di wilayah Jakarta Barat," ucap Rano. 

Di sektor transportasi, lanjutnya, Pemprov DKI menambah dan mengintegrasikan armada Transjabodetabek dengan membuka rute yang menghubungkan Jakarta dan daerah penyangga. Dalam waktu dekat, rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta akan dibuka dengan tarif Rp3.500.

Rano menegaskan, upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dilakukan dengan mempertahankan berbagai program bantuan sosial dan subsidi bagi 15 golongan masyarakat.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI