Gubernur-Wagub Positif Corona, Satgas Pastikan Penanganan COVID-19 di DKI Jalan Terus
sinpo, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memastikan kebijakan pencegahan penyebaran virus Corona di DKI Jakarta terus berjalan, meskipun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria dinyatakan positif COVID-19.
Ia menegaskan, penanganan COVID-19 di ibu kota akan tetap berjalan dengan fokus pada implementasi strategi 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dan 3T yang tak lain adalah testing, tracing dan treatment.
"Satgas berharap diagnosa positif COVID-19 pada pimpinan daerah dapat menyadarkan masyarakat bahwa virus ini berpotensi untuk menular kepada siapapun, siapa saja, tanpa memandang status maupun latar belakang bahkan apapun pekerjaannya," tegas Wiku di Graha BNPB, Selasa (1/12/2020).
Satgas Penanganan COVID-19, lanjutnya, senantiasa menggalakkan upaya testing dan tracing di DKI Jakarta, mengingat angka kasus positif terus naik dalam seminggu terakhir ini.
Maka, Wiku mengungkapkan upaya testing dan tracing sangat dibutuhkan untuk memutus rantai penularan. Hal yang paling penting, kata dia, masyarakat harus mampu menghindari terjadinya kontak dan penularan dimanapun berada, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan kerja.
"Kami mengingatkan masyarakat agar tertib protokol kesehatan dan tidak berpergian ke tempat-tempat yang terdapat kerumunan," ucapnya.
Pakar kesehtan masyarakat ini mengingatkan, kerumunan dapat memicu terjadinya peningkatan peningkatan kasus aktif COVID-19.
Padahal dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, lanjutnya, dapat menjadi upaya untuk mencegah penularan virus mematikan ini. Namun, dirinya menyayangkan masih adanya masyarakat yang lengah dan tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
Disamping itu, Wiku mengatakan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 juga meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi implementasi protokol kesehatan. Pasalnya, peningkatan kasus dapat dicgah melalui kedisiplinan yang tinggi terhadap protokol kesehatan.
"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas daerah bahwa kasus dapat dikendalikan," imbuh Guru Besar Universitas Indonesia ini.
Sementara itu, untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah kewenangan masing-masing daerah. Kondisi yang ada saat ini, kata dia,menjadi refleksi dan evaluasi dari pimpinan daerah untuk melakukan kebijakan yang paling tepat.
Namun, Wiku menyampaikan implementasi dari penerapan PSBBharus memperhatikan dampak yang dihasilkan terhadap berbagai sektor. Ia mengingatkan pandemi COVID-19 merupakan permasalahan kesehatan yang berdampak luas ke berbagai sektor.
"Sehingga penanganan yang dilakukan harus bersifat multisektor sehingga nantinya tidak ada yang dikorbankan," pungkasnya.
