Bahlil: Hilirisasi Anak Tangga Menuju Negara Maju
SinPo.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan penting program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam untuk kemakmuran bangsa. Karena, lewat program hilirisasi ini, akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sekaligus mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional.
"Hilirisasi ini adalah anak tangga untuk sebuah negara berkembang menjadi negara maju. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan menjadi yang namanya negara kutukan sumber daya alam," ujar Bahlil dalam keterangannya, Jumat, 13 Februari 2026.
Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, industrialisasi dan hilirisasi merupakan syarat mutlak bagi negara berkembang untuk bisa beralih menjadi negara maju.
"Dalam teori ekonomi, tidak ada sebuah negara pun yang memiliki sumber daya alam yang banyak dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Nggak ada itu," tegasnya.
Menurut Bahlil, dalam hal peningkatan nilai ekspor sebuah komoditas, hilirisasi terbukti meningkatkan nilai ekspor sebuah komoditas hingga 10 persen.
"Dampak hilirisasi terhadap nilai tambah produk nikel mencapai 10 persen. Tahun 2017 ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar US$3,3 miliar, setelah diberlakukan kebijakan larangan ekspor nikel pada tahun 2020 nilai ekspor nikel meningkat menjadi US$33,9 miliar," jelasnya.
Bahlil lantas mencontohkan negara-negara yang berhasil menjadi maju karena fokus pada industrialisasi dan hilirisasi. Ia menyinggung sejarah Inggris dan Amerika Serikat, serta kebijakan proteksionis dan kandungan lokal yang diterapkan Tiongkok, Finlandia, dan negara lain sebagai faktor penting pembangunan industri domestik.
"Pada abad ke-16, ketika Inggris menguasai industri sebagai bahan baku tekstil? Apakah dia melakukan ekspor bahan baku? Nggak ada. Amerika pada abad 19, dia menerapkan pajak impor 45 persen, tujuannya apa? membangun industrinya dalam negeri. Tiongkok pada tahun 80-an boleh investasi masuk, boleh industri masuk, tapi TKDN 88 persen. Finlandia 60 persen sampai 70 persen Foreign Direct Investment (FDI)-nya harus saham dalam negeri, dan kemudian mereka menjadi negara hebat," jelasnya.
Namun, lanjut Bahlil, pelaksanaan hilirisasi haruslah berkeadilan dengan cara menempatkan kolaborasi investor, masyarakat dan pemerintah dalam posisi yang saling menguntungkan.
"Hilirisasi itu harus berkeadilan. Adil bagi pengusaha lokal, adil bagi masyarakat, adil bagi pemerintah pusat, adil bagi investor. Kolaborasi ini yang baru bisa kita lakukan untuk mencapai apa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil dan merata. Kalau ini mampu kita lakukan, inilah yang menjadi cita-cita para founding father kita untuk berdikari dalam membangun bangsa dan negara," tukasnya.
