Komisi I DPR Tegaskan Wacana Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza Sesuai Konstitusi
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai wacana pengiriman ribuan personel TNI AD ke Gaza, Palestina, sesuai dengan amanat konstitusi. Pengiriman prajurit itu bahkan menjadi tradisi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan.
Dave mengatakan, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai kawasan konflik, dan prinsip yang sama diterapkan di Gaza. Menurut dia, kehadiran TNI di Gaza, nantinya bukan untuk bertempur atau melakukan konfrontasi, melainkan untuk menjaga stabilitas, mengawasi gencatan senjata, serta mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak perang.
"Dengan pengalaman yang dimiliki, Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi konstruktif sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen kita pada perdamaian," kata Dave dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Selain itu, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai pengiriman personel tersebut merupakan bentuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada perdamaian.
Dia menekankan langkah ini harus dipersiapkan secara matang dari sisi diplomasi, logistik, dan perlindungan prajurit, serta dilakukan secara terukur sesuai mandat dan aturan keterlibatan yang jelas.
"Fokus utama adalah memastikan kontribusi Indonesia benar-benar mendukung perdamaian, memberi manfaat nyata bagi rakyat Palestina, dan menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia," katanya.
Dave berharap kehadiran TNI di Gaza dapat memperkuat upaya internasional dalam menciptakan stabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia selalu berdiri di garis depan dalam membela nilai-nilai kemanusiaan.
"Pada saat yang sama, penting bagi pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan lembaga internasional agar misi ini berjalan sesuai prinsip hukum internasional dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di mata dunia," katanya.
Untuk itu, dia memastikan Komisi I DPR RI akan terus mengawal agar setiap langkah yang diambil pemerintah tetap berada dalam koridor diplomasi, hukum internasional, dan kepentingan nasional.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan Board of Peace di wilayah konflik, seperti Gaza.
Dia mengatakan penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya arahan resmi dari pihak yang mengkoordinasikan misi di Gaza, kemudian diteruskan kepada Markas Besar TNI dan Mabes Angkatan Darat.
"Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 (personel) mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang," kata Maruli beberapa waktu lalu.
