Klaim Kemiskinan Menurun, KSP Sebut Transformasi Ekonomi di Papua Berjalan Baik
sinpo, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono memastikan, pemerintah terus memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat.
Ia mengungkapkan, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Sepanjang periode itu, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40% menjadi 27,53%.
Sementara itu, penurunan angka kemiskinan juga terjadi di Papua Barat dari 25,72% menjadi 22,17%. Bahkan, dirinya mengklaim Indeks Pembangunan Manusia Papua mengalami kenaikan dari 57,25 % ke 60,84%, serta di Papua Barat dari 61,73% ke 64,7%.
"Perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujar Edy di Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Tenaga Ahli KSP menambahkan, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat, melalui perbaikan konektivitas.
Peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat dapat terjadi, menurutnya karena masyarakat setempat bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak, dibandingkan sebelumnya.
Perbaikan konektivitas, kata dia, juga berperan dalam memperbaiki kehidupan sosial karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi.
“Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” imbuhnya.
Sementara, ungkap Edy, indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua yang naik sedikit dari 0,392 pada 2015, menjadi 0,394 di tahun 2019. Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.
Sementara itu, lanjut Edy, tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99% menjadi 3,65% untuk Papua dan dari 8,08% menjadi 6,24% untuk Papua Barat.
Namun dirinya mengakui, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif. Ia mengatakan, penyebabnya terjadi penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan, akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.
Tetapi bila mengeluarkan sektor pertambangan, dahilnya, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03% (ketika pertumbuhan ekonomi nasional 5,02%.
“Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” ungkap Edy.
Di sisi lain, pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Ia mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel), serta hasil hutan dan perkebunan.
“Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja,” tandasnya.
