DKI-BPKP Teken Nota Kesepakatan, Pramono: Silakan Audit Tanpa Batas
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan menuju Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
Penandatanganan dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Balai Kota, Rabu, 11 Februari 2026.
Pramono mengatakan kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan risiko di lingkungan Pemprov DKI. Dia menekankan implementasi kebijakan harus terukur dan objektif agar mendukung transformasi Jakarta.
“Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kesepakatan ini, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif,” kata Pramono.
Dia menegaskan tidak ada batasan bagi BPKP dalam melakukan pengawasan di lingkungan Pemprov DKI. Menurut dia, keterbukaan itu merupakan bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan kredibel.
“Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Selama yang ingin diaudit dilakukan audit, didalami, dan ditelaah, sepenuhnya kami persilakan,” tuturnya.
“Karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar terintegrasi dalam setiap kebijakan. Selain itu, kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko sebagai sistem peringatan dini serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.
“Melalui kesepakatan ini, kami bersyukur Gubernur Pramono mengizinkan kami untuk masuk tanpa halangan dan tanpa batasan. Semuanya nanti akan menjadi bagian dari perbaikan,” kata Ateh.
“Jika kami menemukan sesuatu, itu semata-mata untuk menjaga agar jalannya Pemprov DKI benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa kecurangan, dan tanpa hal-hal yang tidak kita inginkan," tambahnya.
Ateh menilai keterbukaan Pemprov DKI menunjukkan komitmen menempatkan BPKP sebagai pilar penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Dia menyatakan BPKP akan berkontribusi dengan mengidentifikasi titik-titik yang perlu diperbaiki guna mendukung cita-cita Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
“Kami diberi kesempatan untuk masuk ke mana saja dan berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk melihat titik-titik yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan berbudaya mudah-mudahan dapat terwujud dengan lancar,” tandasnya.
