Rapim DPR RI, Dolfie Kritik Menkes Soal Perbedaan Data PBI BPJS
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengkritik perbedaan data BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menteri Kesehatan Budi Gunadi bahkan diminta menjelaskan perbedaan data tersebut secara detail.
Dia mempertanyakan perbedaan data BPJS Kesehatan segmen PBI antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan data nasional seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakselarasan dalam penetapan peserta yang berhak.
"Tadi mendengar penjelasan dari pemerintah khususnya dari Pak Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8 itu dasarnya di mana ya, Pak Menteri? Di Undang-Undang APBM, Pak. Setahu saya saya baca ini, Pak. Undang-undang APBN rincian APBN Peraturan Presiden Nomor 118 tahun 2025 lampiran 3 rincian APBN tahun 2026 halaman 351 PBI itu 146 juta, Pak dengan anggaran Rp58,9 triliun," kata Dolfie kepada Menkes dalam rapat DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu lantas menyebut bila angka yang dipaparkan oleh Menteri kesehatan belum tepat dan tidak.
"Jadi kalau pakai angka 96,8 Pak Menteri, 2019 angkanya segitu juga diproporsi ke jumlah penduduk itu menjadi 36 persen. Pak Menteri, kalau itu diproporsi pada jumlah penduduk sekarang proporsinya menjadi 33 persen artinya turun. Padahal kalau lihat rincian enggak begitu cara berpikirnya. Nah, ini angka-angka sendiri saja, Pak Menteri enggak firm menurut saya," kata dia.
Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI ini juga mengomentari terkait adanya verifikasi berjenjang dari daerah dan pusat. Menurut dia, hal tersebut berpotensi diutak-atik hingga kuota tidak sesuai.
"Kedua, tadi dikatakan Pak Menteri Sosial ada verifikasi yang berjenjang. Kalau saya enggak salah mencermati tadi ada semacam kuota, Pak, kepada daerah. Betul. Misalnya kuotanya daerah ini 50, yang masukin 100 lah. Padahal 100 kebutuhannya. Akhirnya diutak-atik 50 yang masuk, 50 dipending," kata dia.
"Nah, ini perlu diperbaiki Pak Menteri. Kalau seperti ini ya artinya kan di bawah sendiri sudah ada filter. Nah, ini yang enggak pas menurut saya," timpalnya.
Di akhir pemaparannya, Dolfie menekankan bahwa sebenarnya tidak ada masalah pada ruang alokasi untuk 146 juta bantuan dengan kondisi Indonesia saat ini.
"Jadi kalau terkait hal ini, Pak Ketua, dari sisi anggaran itu ruangnya ada enggak ada masalah sebenarnya karena ruangnya memberikan alokasi untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran Rp58,9 triliun. Agak berbeda dengan tayangan Pak Menteri Sosial 98 96,8 dengan anggaran 48 triliun," tegas dia.
