ESDM: Potensi Investasi Energi Bersih Capai Rp1.682,4 Triliun
SinPo.id - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menekankan pentingnya mengubah cara pandang terhadap dekarbonisasi industri di Indonesia. Alih-alih dianggap sebagai beban biaya, transisi energi justru membuka peluang ekonomi yang sangat besar.
"Pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga memberikan penambahan ekonomi yang signifikan," kata Yuliot dalam keterangannya, Rabu, 4 Februari 2026.
Yuliot menjelaskan, peta jalan menuju energi bersih memiliki potensi menarik investasi hingga Rp1.682,4 triliun. Angka tersebut sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mencapai swasembada energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Dia memaparkan, potensi investasi sekitar Rp1.680 triliun lebih ini akan menciptakan lebih dari 700.000 lapangan kerja Green Job dan juga ini akan mengurangi emisi Sekitar 120 sampai dengan 130 juta ton karbondioksida.
Rinciannya, investasi besar itu diproyeksikan memberikan dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja nasional. Diperkirakan ada potensi penciptaan hingga 760 ribu lapangan kerja hijau (green jobs) yang tersebar dari tahap pra-konstruksi, masa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, hingga industri manufaktur komponen pendukung energi terbarukan. Ini menunjukkan bahwa dekarbonisasi dapat berperan sebagai motor baru bagi industrialisasi nasional.
Meski potensinya besar, Yuliot mengakui tantangan utama dalam merealisasikannya adalah aspek pendanaan. Ia menekankan urgensi skema pembiayaan inovatif agar proyek-proyek energi hijau menjadi lebih menarik secara komersial (bankable).
"Sektor keuangan, bagaimana kita membuat pembiayaan hijau dengan skema blended finance yang bisa lebih menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun dari sektor finansial itu sendiri," ujarnya.
Menurut Yuliot, konsep blended finance penting untuk menjembatani kesenjangan antara kelayakan proyek dan ekspektasi imbal hasil investor. Pemerintah memahami bahwa mengandalkan APBN saja tidak cukup untuk mencapai target kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang ambisius. Karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi prasyarat penting untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan mengurangi risiko.
Selain tantangan finansial, Yuliot juga menekankan bahwa transisi energi merupakan upaya kolektif yang membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak di luar pemerintah untuk menjaga daya saing bangsa.
"Ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi bagaimana kolaborasi kita bersama untuk mewujudkan kelebihan energi, daya saing global dan juga keberlanjutan lingkungan," tukasnya.
