Mantan Pemimpin Iran Kritik Keras Pembantaian Demonstran, Hardliner Balas dengan Ancaman
SinPo.id - Gelombang kritik tajam terhadap pemerintah Iran muncul dari sejumlah mantan pemimpin negara, termasuk tokoh yang kini mendekam di penjara atau menjalani tahanan rumah. Mereka menuding aparat negara bertanggung jawab atas ribuan korban jiwa dalam aksi protes nasional awal Januari lalu.
Klaim Korban Jiwa Berbeda
Pemerintah Iran menyebut 3.117 orang tewas dalam protes antiestablishment, namun menolak tudingan PBB dan organisasi HAM internasional bahwa aparat negara menjadi pelaku. Sebaliknya, Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS mengklaim telah memverifikasi 6.854 kematian dan masih menyelidiki lebih dari 11 ribu kasus lainnya.
Seruan Reformasi dari Tokoh Reformis
Mir Hossein Mousavi, mantan kandidat presiden reformis yang sejak 2009 berada dalam tahanan rumah, menyebut tragedi ini sebagai “catastrophe yang akan dikenang berabad-abad.” Ia menyerukan referendum konstitusi dan transisi damai menuju demokrasi.
Mostafa Tajzadeh, politisi reformis yang di penjara, menuntut misi pencari fakta independen untuk mengungkap “atrocitas” terhadap demonstran.
Hassan Rouhani, mantan presiden, mengajak dilakukan “major reforms” melalui referendum publik atas isu besar seperti kebijakan luar negeri dan ekonomi.
Mohammad Khatami, presiden 1997–2005, menekankan perlunya kembali pada “republikanisme yang terlupakan” dan Islam yang berpadu dengan keadilan.
Mehdi Karroubi, ulama reformis yang baru bebas dari tahanan rumah, menyebut pembunuhan demonstran sebagai “kejahatan yang tak terlukiskan” dan menuding langsung Ayatollah Ali Khamenei sebagai penyebab keterpurukan Iran.
Penangkapan Aktivis
Tiga mantan tahanan politik – Mehdi Mahmoudian, Abdollah Momeni, dan Vida Rabbani – ditangkap kembali setelah diduga menyelundupkan pernyataan Mousavi keluar dari tahanan rumah. Mereka termasuk dalam kelompok 17 aktivis, pembela HAM, dan seniman yang menuding pembantaian demonstran sebagai “kejahatan negara terhadap kemanusiaan.”
Respons Keras Kaum Hardliner
Sementara itu, kalangan garis keras bereaksi dengan ancaman. Anggota parlemen mengenakan seragam IRGC dan meneriakkan “Death to America.” Seorang ulama garis keras, Nasrollah Pejmanfar, bahkan menyerukan hukuman gantung bagi mantan Presiden Rouhani.
Lainnya, seperti Amirhossein Sabeti, menuntut serangan pre-emptive terhadap Israel dan pangkalan AS di kawasan, menolak jalur diplomasi.
Situasi Diplomasi Iran-AS
Di tengah ketegangan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan kesiapan untuk melakukan “negosiasi adil” dengan AS bila atmosfer bebas ancaman tercipta. Presiden AS Donald Trump menanggapi dengan optimisme, namun tetap mengeluarkan ancaman bila kesepakatan gagal.
Kritik dari mantan pemimpin dan tokoh reformis memperlihatkan jurang politik yang semakin lebar di Iran. Di satu sisi, seruan referendum dan reformasi demokratis menguat; di sisi lain, kaum hardliner menanggapi dengan ancaman hukuman mati dan seruan perang. Ketegangan domestik ini semakin diperparah oleh bayang-bayang konflik dengan AS dan Israel.
