Bawaslu Diminta Tak Basa-Basi Tindak Pelanggar Prokes Pilkada 2020
sinpo, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar memperhatikan dan mengawasi dengan seksama kemungkinan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan akibat kampanye Pilkada 2020.
Ia mengatakan, terhitung sejak Senin (30/11/2020), masa kampanye untuk putaran terakhir berakhir dalam satu minggu lagi.
Setelah itu, masuk tahapan hari tenang dan tanggal 9 Desember mendatang dilakukan pemungutan suara pelaksanaan Pilkada secara nasional.
"Sanksi cepat dan tepat yang harus diberikan oleh Bawaslu segera agar mencegah terjadinya pelanggaran protokol COVID-19, khususnya satu minggu menjelang pelaksanaan Pilkada," kata Ray melalui keterangan pers, Minggu (29/11/2020).
Menurutnya, tanda-tanda akan terjadinya kumpulan massa sudah terlihat bahkan sejak pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai.
"Ditambah dari temuan Bawaslu sendiri yang menyebut bahwa para Paslon lebih menyukai kampanye langsung dari pada kampanye daring," imbuhnya.
Ia menyebut, efektivitas kampanye langsung memang jauh lebih kuat untuk menaikan elektabilitas dari pada kampanye daring.
"Ditambah, kebutuhan untuk memperlihatkan dukungan dari publik, maka kampanye dengan mobilisasi masa menjelang akhir masa kampanye, kemungkinan akan marak," imbuh Ray.
Adapun temuan Bawaslu berdasarkan data 7 November 2020, terjadi kenaikan palanggaran protokol kesehatan dalam kampanye paslon.
"Peristiwa kerumunan massa dalam kampanye paslon di Maluku menambah deretan indikasi ini," ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya mendorong agar Bawaslu mengawasi dan menindak mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol COVID-19 dengan tidak ragu atau basa-basi.
"Jangan bermurah hati kepada mereka yang melanggar protokol COVID-19," ucap pengamat politik nasional ini.
Dengan demikian, harapnya, tindakan tegas ini dapat mencegah Pilkada 2020 ini justru menjadi ajang bagi penyebaran COVID-19.
"Sebaliknya, Pilkada dapat menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan konsolidasi pemulihan daerah dari COVID-19," tandasnya.
