Kemenkeu Yakin Tekanan Inflasi Hanya Temporer, Maret Sudah Normal
SinPo.id - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 tercatat surplus US$41,05 miliar. Namun, inflasi Januari 2026 naik ke 3,55 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari Desember 2025 sebesar 2,92 persen (yoy).
"Meskipun sedikit di atas sasaran, tekanan inflasi ini bersifat temporer dan akan mengalami normalisasi pada Maret mendatang," kata Febri dalam keterangannya, Senin, 2 Februari 2026.
Febri memaparkan, peningkatan inflasi utamanya dipengaruhi oleh basis yang rendah pada awal tahun lalu akibat kebijakan diskon listrik. Hal ini terlihat pada komponen inflasi harga diatur pemerintah (Administered Price), yang meningkat tajam dari 1,93 persen (yoy) menjadi 9,71 persen (yoy).
Dia menerangkan, jika dilihat secara bulan ke bulan, terjadi deflasi sebesar -0,15 persen. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga, seperti pada aneka cabai, bawang, daging ayam ras, telur ayam, dan aneka sayuran yang mendorong inflasi harga bergejolak (Volatile Food) turun tajam menjadi 1,14 persen (yoy) dari bulan sebelumnya 6,21 persen (yoy).
Sementara itu, inflasi inti naik ke 2,45 persen (yoy) didorong oleh kenaikan harga emas yang tumbuh pada kisaran 76,5 persen (yoy).
Kendati demikian, Kemenkeu akan terus mencermati dinamika global dan dampaknya terhadap kinerja perekonomian nasional. Upaya penguatan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor, serta diversifikasi mitra dagang utama melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional, akan terus diperkuat.
Pemerintah berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali pada sasaran, khususnya inflasi pangan pada kisaran 3-5 persen di tengah tantangan cuaca melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi. Daya beli terus dijaga didukung stimulus diskon transportasi dan bantuan pangan.
"Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana. Koordinasi pusat dan daerah diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat," tutup Febrio.
