IHSG Anjlok, Luhut Minta Investor Tak Panik
SinPo.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai, peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dibarengi koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tidak perlu ditanggapi dengan panik oleh para investor dalam negeri maupun global. Peringatan itu justru merupakan momentum percepatan reformasi struktural untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih sehat, transparan, adil, dan semakin kompetitif.
"Kita tidak perlu panik. Peringatan MSCI adalah cerminan yang jujur atas area yang perlu diperbaiki. Ini momentum untuk membangun pasar modal yang kredibel, yang dipercaya investor karena sistemnya kuat, bukan karena spekulasi," kata Luhut dalam keterangannya, Senin, 2 Februari 2026.
Luhut percaya pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan otoritas terkait akan memperketat pengawasan perdagangan, termasuk pemantauan transaksi tidak wajar, penegakan aturan terhadap praktik manipulasi, serta penguatan komunikasi pasar yang lebih cepat dan jelas. Sebab, perlindungan investor dan stabilitas pasar merupakan prioritas utama bagi pemerintah.
Luhut mengaku telah melakukan diskusi dengan perbagai pihak untuk merumuskan perbaikan pasar. Upaya yang dilakukan yaitu, DEN mendukung langkah-langkah perbaikan yang telah diumumkan pemerintah, OJK, dan BEI. Pertama, pemerintah akan merevisi dan memperkuat ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten utama, disertai mekanisme verifikasi dan sanksi. Tujuannya supaya investor mengetahui pemilik manfaat akhir untuk mencegah praktik yang tidak sehat.
Kedua, pemerintah mendorong peningkatan free float saham emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen, sebagai bagian dari paket reformasi yang mendorong transparansi dan fairness. Dengan begitu, free float dapat diserap pasar secara sehat berdasarkan valuasi yang transparan dan mencerminkan fundamental bisnis, sekaligus mengurangi risiko distorsi harga.
Ketiga, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk meminimalkan benturan kepentingan dan memperkuat tata kelola bursa agar lebih independen, profesional dan akuntabel.
Keempat, pemerintah mendukung langkah OJK dan BEI untuk menaikkan batas atas investasi saham bagi dana pensiun (dapen) dan perusahaan asuransi hingga 20 persen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
"Dengan memperbesar peran investor institusi domestik, kita membangun bantalan likuiditas agar pasar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi arus modal asing," kata Luhut.
Kelima, pengunduran diri jajaran direksi BEI dan sejumlah pejabat tinggi di OJK dipandang sebagai peluang strategis untuk pembaruan kepemimpinan. Pemerintah pun akan mendukung proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi untuk menghadirkan pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada reformasi.
"Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan dan menegakkan aturan. Pasar modal harus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas," ucapnya Luhut.
Terakhir, pemerintah mendukung OJK dan BEI untuk mengadopsi teknologi artificial intelligence dalam pengawasan pasar untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang berpotensi merugikan investor. Reformasi pasar modal ini merupakan bagian dari orkestrasi reformasi ekonomi yang lebih luas.
"Mari kita bergerak serempak. Dari pasar modal, sektor riil, kebijakan industri, hingga reformasi kelembagaan seperti konsolidasi BUMN melalui Danantara dan berbagai deregulasi. Semuanya diarahkan pada satu tujuan: memperkuat daya saing ekonomi nasional sesuai visi Presiden," tandasnya.
