Legislator Sebut Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 Ditentukan oleh Strategi Komunikasi Publik

Laporan: Galuh Ratnatika
Kamis, 29 Januari 2026 | 10:17 WIB
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (SinPo.id/Tim Media)
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (SinPo.id/Tim Media)

SinPo.id - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyebut keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan semata karena kekuatan metodologi statistik, melainkan sangat ditentukan oleh strategi komunikasi publik yang berlapis, realistis, dan tidak elitis.

Menurutnya, persiapan Sensus Ekonomi 2026 masih perlu diperkuat, terutama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat agar tidak muncul sikap apatis.

Ia pun menekankan agar seluruh tahapan sensus yang dimulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan, harus dirancang inklusif, menyentuh akar rumput, dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran secara realistis.

“Sensus Ekonomi 2026 harus melibatkan seluruh masyarakat. Strateginya tidak boleh elitis, tetapi tetap realistis mengingat keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada kepercayaan publik,” kata Hetifah, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 29 Januari 2026.

Pihaknya juga mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoptimalkan strategi komunikasi yang dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal.

Adapun komunikasi publik tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan tokoh lokal seperti RT, RW, karang taruna, ibu-ibu pengajian, komunitas pasar tradisional, serta media yang akrab digunakan masyarakat seperti WhatsApp group, radio komunitas, dan media lokal.

Selain itu, kata Hetifah, pembentukan posko sensus di level desa dapat menjadi opsi untuk memperkuat jangkauan dan partisipasi.

“Sensus Ekonomi tidak boleh terasa sebagai urusan elite statistik. Ini harus menjadi ruang bagi rakyat untuk bersuara melalui data, yang kelak kembali kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Komisi X DPR akan mendukung penuh upaya BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, serta mendorong kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan komunitas, agar sensus benar-benar menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI