MPR: Indonesia Jadi Dewan Perdamaian Gaza Sejalan Prinsip Politik Bebas Aktif

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 23 Januari 2026 | 19:27 WIB
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghadiri Refleksi Akhir Tahun diskusi Energi Mewujudkan Kedaulatan dan Menyelamatkan Lingkungan (Ashar/SinPo.id)
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghadiri Refleksi Akhir Tahun diskusi Energi Mewujudkan Kedaulatan dan Menyelamatkan Lingkungan (Ashar/SinPo.id)

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace/BOP) bentukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto itu juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk berperan aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

"Saya mendukung Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa bergabung dengan BOP adalah kesempatan bersejarah bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif mewujudkan perdamaian dunia," kata Eddy dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.

Dia menyebut partisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan bukti bahwa Indonesia terus memainkan peran proaktif di panggung internasional sebagai respons kondisi geopolitik yang dinamis.

Selain itu, Lelgislator dari Fraksi PAN ini menyatakan keputusan tersebut merupakan bentuk nyata penerapan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memberikan ruang untuk terlibat dalam berbagai upaya perdamaian tanpa terikat pada blok atau kubu tertentu.

"Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang aktif merespons tantangan dan dinamika geopolitik. Kami yakin ini akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kedamaian dunia," katanya.

Dalam konteks mewujudkan perdamaian Gaza, Eddy berpandangan bergabung dengan BOP adalah bentuk konsistensi pemerintah Indonesia mendorong jalan keluar solusi dua negara.

Melalui BOP, kata dia, Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam implementasi keberpihakan terhadap Palestina dengan mendorong penghentian kekerasan, pelindungan warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan.

"Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan berperan aktif dalam diplomasi internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung setiap inisiatif yang bertujuan mengurangi ketegangan dan memastikan perdamaian bagi rakyat Palestina," ucap Eddy.

Sebelumnya, Presiden AS Trump meresmikan Dewan Perdamaian Gaza dalam acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Kota Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian bersama Presiden Trump, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, dan pemimpin negara anggota lainnya.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain yang juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu, antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Uzbekistan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI