Terima Kunjungan Ketua Parlemen Korsel, Puan Tekankan Perlindungan PMI

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya terkait pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan (Korsel).

Puan menyambut Ketua DPR Korea Selatan (Korsel) itu dengan didampingi Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie OFP, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, serta sejumlah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR seperti Gilang Dhielafararez, Stevano Rizki Adranacus, dan Pinka Hapsari.

Begitu tiba di Gedung Nusantara I, Woo Won-Shik langsung membubuhkan tanda tangan di buku tamu. Setelahnya, pertemuan bilateral antara Woo Won-Shik dengan Puan berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

"Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Yang Mulia, setelah terakhir bertemu pada Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA di Seoul," kata Puan di awal pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

"Selamat datang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya harap Yang Mulia merasakan hangatnya penerimaan kami di Jakarta, seperti yang telah kami rasakan saat diterima oleh Yang Mulia di Seoul," katanya.

Dalam pertemuan ini, Puan menyinggung soal isu pekerja migran Indonesia yang ada Korea Selatan. 

"Atas nama Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Republik Korea yang telah membuka peluang kerja bagi puluhan ribu pekerja migran Indonesia di berbagai sektor," kata Puan.

Menurut Puan, perlindungan PMI menjadi perhatian utama DPR bersama pemerintah. Mulai dari peningkatan pelatihan pra-keberangkatan, pengawasan kondisi kerja di lapangan, hingga penegakan hukum bila terjadi pelanggaran.

"Kami mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan dalam memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing dan kerjasama yang erat dengan perwakilan Indonesia di Seoul untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia di Korea dapat bekerjadengan aman, bermartabat, dan mendapat hak-haknya secara penuh," ucapnya.

Lebih lanjut, Puan menyoroti kerja sama bilateral dan kerja sama antar-parlemen Indonesia-Korsel yang terus berkembang pesat. Diketahui hubungan diplomatik RI-Korsel telah terjalin selama 53 tahun.

"Hari ini, Indonesia dan Republik Korea adalah mitra strategis khusus yang akan terus bekerjasama untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat kedua negara," kata Puan.

Untuk Indonesia, kata Puan, kemitraan Indonesia dengan Korsel tidak semata kepentingan pragmatis, tetapi juga didasari oleh kesamaan nilai, seperti demokrasi, penghormatan hukum dan HAM, serta komitmen pada kerjasama multilateral yang adil, dan berbasis aturan.

"Komitmen yang menjadi semakin penting di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini," katanya.

"Indonesia memandang kerja sama antara negara-negara middle powers, khususnya Indonesia dan Republik Korea, sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat tatanan global yang lebih inklusif," timpal Puan.

Korsel merupakan salah satu mitra penting ASEAN sejak menjadi mitra dialog pada 1989 hingga menjadi Comprehensive Strategic Partner saat ini. Puan menyebut Indonesia menghargai peran aktif Korsel dalam mendukung sentralitas ASEAN dan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

"Sejalan dengan itu, DPR RI berkomitmen untuk memperkuat kerja sama antar-parlemen, termasuk melalui AIPA dan forum parlemen lainnya, sebagai dukungan konkret terhadap implementasi kesepakatan ASEAN–Korea," kata dia.

Puan memastikan DPR RI juga siap berperan aktif untuk memastikan kerja sama antara kedua parlemen selaras dengan agenda kerja sama eksekutif.

"Agar kemitraan yang dibangun diterjemahkan secara konkret dalam program-program yang bermanfaat jangka panjang, tidak hanya bagi kedua bangsa, tetapi juga bagi masyarakat dunia," kata Puan.

DPR pun disebut menghargai berbagai inisiatif kerjasama antar-parlemen yang telah dibangun oleh kedua pihak. DPR sendiri secara khusus telah membentukGrup KerjaSama Bilateral (GKSB) DPR RI-Majelis Nasional Republik Korea, yang dinilai akan menjadi tulang punggung kerja sama antara kedua parlemen.

"Ke depan, saya memandang penguatan kolaborasi antara kedua negara di berbagai forum parlemen internasional sangatlah krusial untuk memitigasi dampak-dampak buruk dari ketidakpastian global terhadap ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat nasional dan lokal," kata Puan.

Terkait kerja sama ekonomi, Puan menyebut kemitraan Indonesia dengan Republik Korea salah satu pilar terpenting bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Puan mengatakan DPR sangat menghargai bahwa dalam satu dekade terakhir, Korsel konsisten menjadi investor besar di Indonesia, yang mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap iklim ekonomi dan stabilitas kebijakan di Indonesia.

"Saya harap ke depannya investasi Korea akan terus meningkat dan semakin berkualitas, terutama dalam hal penciptaan nilai tambah, alih teknologi, dan penguatan rantai pasok industri," ucap Puan.

"Peningkatan investasi  akan sangat bermanfaat bagi Indonesia, terutama di sektor energi terbarukan, industri rendah karbon, ekonomi digital, serta pengembangan kawasan industri dan proyek strategis, termasuk di luar Pulau Jawa dan di Ibu Kota Nusantara," kata Puan.

Dalam sektor perdagangan, Puan menyebut DPR menekankan pentingnya upaya bersama untuk memangkas hambatan non-tarif, termasuk penyelarasan standar dan sertifikasi yang akan memperlancar arus perdagangan bilateral. 

"Kami berharap langkah ini meningkatkan akses produk unggulan kedua negara ke pasar satu sama lain. Saya yakin Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat kepastian usaha melalui penyederhanaan perizinan dan pembaruan regulasi investasi," kata dia.

"Melalui sinergi kebijakan pemerintah dan dukungan parlemen kedua negara, kerjasama ekonomi Indonesia dan Korea akan memasuki fase baru yang lebih strategis dan saling menguntungkan," katanya.

Sementara itu, Woo Won-Shik menyatakan Korea Selatan ingin terus berinvestasi di Indonesia. Korsel juga disebut akan terus mendukung pembangunan di Indonesia agar RI bisa mencapai target Indonesia Emas 2045.