Semprot Seremonial Kemenpar, Komisi VII DPR: Anggaran Rp1,8 Triliun Punya Rakyat!
SinPo.id - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengubah kerja-kerja yang bersifat seremonial menjadi lebih substansial.
Apalagi, kata dia, tidak sedikit memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang ditandatangani Kemenpar dengan kementerian-kementerian lain belum dilaporkan ke DPR.
Saleh mengingatkan kerja Kemenpar harus bisa menyejahterakan rakyat. Dia tidak ingin anggaran besar yang digelontorkan negara ke Kemenpar hanya untuk mendanai seremonial.
"Itu bagus, tapi tentu harus ada hasilnya karena anggaran (Kemenpar) Rp1,8 triliun, itu bukan punya Kementerian Pariwisata tapi punya rakyat Indonesia. Betul ya? Bukan untuk seremonial," kata Saleh dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Legislator dari Fraksi PAN itu juga meminta Kemenpar untuk memberitahukan sejumlah kegiatan di daerah-daerah terkait wisata. Komisi VII DPR RI siap turut berkunjung ke daerah dengan biaya dari DPR sendiri jika ada kegiatan Kemenpar di daerah.
Dalam kesempatan itu juga, Saleh mengundang Kemenpar untuk rapat mengevaluasi kinerja selama setahun sebelumnya. Selain itu, dia ingin mengetahui rencana program kerja selama 2026.
Menurut dia, kerja yang dilakukan pada sektor pariwisata bukan hanya tugas dari Kemenpar, melainkan juga tugas dari DPR sebagai pengawas dan pengawal program.
Saleh mengatakan bahwa Kemenpar merupakan kementerian terbesar kedua yang menjadi mitra Komisi VII DPR RI, setelah Kementerian Perindustrian.
Di sisi lain, dia mengatakan anggaran pemerintah daerah saat ini dipotong untuk 2026. Maka dari itu, dia menginginkan ada sesuatu yang besar dari Kemenpar demi mendorong perekonomian rakyat.
"Makanya kami harus tentu konsisten mengawal itu supaya kita sama-sama ada prestasi lah dalam rangka mewujudkan pengabdian konkrit kita bagi bangsa dan negara kita," katanya.
