Komisi II DPR Dorong Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan
SinPo.id - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Karena menurutnya, pengelolaan perbatasan negara adalah cermin harga diri bangsa Indonesia.
"Apakah itu dari sisi infrastruktur, apakah itu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya," kata Rifqinizamy, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
"Ini bukan sekadar bagaimana kita melayani masyarakat kita, tapi merupakan etalase negara yang mencerminkan harga diri Indonesia di mata negara tetangga dan di hadapan dunia,” imbuhnya.
Ia pun menyoroti isu pelayanan publik serta persoalan tata ruang dan pertanahan di wilayah perbatasan, mengingat masih banyak lahan di sisi Indonesia yang belum dimanfaatkan secara produktif, sementara negara tetangga telah mengelola lahannya secara maksimal.
Ia menilai, kondisi tersebut dipengaruhi oleh status kawasan hutan dan belum adanya kebijakan khusus yang mendorong pengelolaan lahan perbatasan secara produktif.
Sehingga, tidak sedikit masyarakat sekitar lebih memilih menjadi buruh di negara tetangga. Karena di negara sendiri, tidak memberikan treatment kesejahteraan yang cukup.
“Pendekatan-pendekatan yang multidimensi seperti ini saya kira perlu kita bicarakan di ruangan ini, agar membangun perbatasan itu tidak sekadar membangun fisiknya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya berencana menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan kementerian dan lembaga lain di luar mitra kerja Komisi II, dengan tujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan perbatasan.
“Agar kemudian sinergi lintas kementerian ini mudah-mudahan bisa dijembatani oleh DPR RI agar pengelolaan perbatasan kita kedepan menjadi jauh lebih baik daripada hari ini,” katanya menambahkan.
