Legislator Desak Pemerintah Beri Jaminan Pangan Murah di Wilayah Perbatasan
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan pangan murah bagi warga di wilayah perbatasan dengan menyusun skema subsidi logistik dan kebijakan harga khusus.
Menurutnya, bentuk kehadiran negara di kawasan perbatasan adalah ketika masyarakat perbatasan bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tanpa harus bergantung ke negara tetangga.
"Kalau kita berbicara perbatasan wilayah negara, jangan semata-mata hanya berbicara simbol kedaulatan. Kata kuncinya negara harus hadir," kata Taufan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
"Bagaimana saudara-saudara kita di perbatasan itu tidak merasakan kebutuhan pokok yang mahal dan bahkan harus ke negeri seberang," imbuhnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendukung penguatan mandat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), khususnya dalam aspek dukungan fiskal.
Namun, ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyajikan peta jalan (roadmap) kondisi fiskal dan inflasi di perbatasan secara transparan agar Komisi II memiliki acuan dalam mengawasi pembangunan.
"Saya menganggap yang dibutuhkan adalah tata kelola pemerintahan dengan perkuatan fiskal. Perkuat mandat BNPP sebagai koordinator utama lintas Kementerian, khususnya dukungan fiskal yang memadai," tuturnya.
Terakhir, Taufan juga mendorong Kementerian ATR/BPN untuk memberikan perhatian khusus melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) afirmatif di perbatasan. Sertifikasi tanah dinilai krusial sebagai modal bagi masyarakat untuk mengakses kredit usaha dan menggerakkan ekonomi lokal.
