Khamenei Akui Ribuan Tewas dalam Protes Iran, Tuduh Trump Dalang ‘Sedition’ Asing
SinPo.id - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk pertama kalinya mengakui bahwa ribuan orang tewas dalam gelombang protes anti-pemerintah yang melanda negeri itu. Dalam pidato di Teheran, Khamenei menyebut sebagian korban dibunuh dengan cara “tidak manusiawi dan brutal,” sambil menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan.
“Sedisi ini jelas buatan Amerika. Mereka merencanakan dan bertindak. Tujuan mereka adalah menelan Iran,” kata Khamenei, sembari menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai “penjahat” yang secara langsung terlibat. Pernyataannya disambut massa dengan teriakan “Death to America, death to England, death to Israel.”
Hak asasi manusia berbasis di luar negeri, HRANA, memperkirakan sedikitnya 3.000 orang tewas dalam protes, meski angka resmi dari pemerintah Iran belum pernah dipublikasikan. Sementara itu, kelompok Iran Human Rights (IHRNGO) menyebut jumlah korban mencapai lebih dari 3.400 jiwa sejak akhir Desember.
Di London, protes anti-pemerintah di depan Kedutaan Besar Iran berujung bentrokan. Polisi Inggris melaporkan empat petugas terluka dan 14 orang ditangkap, termasuk seorang aktivis yang memanjat gedung untuk menurunkan bendera Iran.
Ketegangan regional semakin meningkat setelah Garda Revolusi Iran (IRGC) mengancam pasukan AS, mengklaim telah mengidentifikasi lokasi hotel di Qatar yang digunakan komandan senior Amerika. Ancaman itu memicu kekhawatiran akan eskalasi militer, meski Trump belakangan menahan diri setelah Iran mengumumkan seorang demonstran yang ditahan tidak dijatuhi hukuman mati.
Di sisi lain, Pangeran Reza Pahlavi yang hidup di pengasingan menyerukan aksi internasional untuk melemahkan struktur komando rezim Iran. Ia mendesak AS melakukan “serangan bedah” terhadap Garda Revolusi, serta mendorong dunia memutus blokade komunikasi pemerintah dengan menyediakan akses internet satelit.
Gelombang protes yang awalnya dipicu krisis ekonomi kini berkembang menjadi tuntutan jatuhnya pemerintahan ulama, menandai tantangan internal paling serius bagi Republik Islam dalam beberapa dekade terakhir.
