Ditjen Bina Adwil Kemendagri Fokuskan Efektivitas Penggunaan Anggaran
SinPo.id - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul, Bogor. Acara berlangsung pada 14 hingga 16 Januari 2026 ini untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, pelaksanaan kegiatan tahun 2026 tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata. Dia meminta jajarannya melakukan inovasi kegiatan yang melampaui sekadar rapat dan perjalanan dinas, dengan orientasi kuat pada pencapaian indikator kinerja (IKU dan IKP) serta dampak (impact) yang luas.
“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” ujar Safrizal, dalam keterangannya, Jumat, 16 Januari 2026.
Komitmen Percepatan Bencana di Aceh
Safrizal juga terus mengoordinasikan langkah-langkah darurat dan pemulihan di Aceh. Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Dr. Safrizal ZA telah ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Gambaran Anggaran 2026
Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih memaparkan, Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 ditetapkan sebesar Rp362.032.974. Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung Prioritas Direktif Presiden, sehingga Pagu Efektif yang akan dikelola adalah sebesar Rp307.534.215.
Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil optimistis dapat mempertahankan kinerja tinggi, mengingat capaian realisasi anggaran tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 99,45% dari pagu efektif per 14 Januari 2026.
Fungsi Strategis Ditjen Bina Adwil
Dalam arahannya, Safrizal juga menegaskan peran vital Ditjen Bina Adwil sebagai motor penggerak urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan mandat regulasi, Ditjen Bina Adwil menjalankan fungsi pembinaan yang luas, meliputi:
Penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan: Mencakup penataan batas negara dan wilayah, manajemen kawasan perkotaan, serta toponimi.
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan
Masyarakat (Trantibumlinmas): Pembinaan terhadap Satpol PP, Pemadam Kebakaran, serta manajemen bencana di daerah.
Hubungan Pusat-Daerah dan Kerja Sama: Memastikan sinergi kelembagaan dan fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berjalan optimal.
Rapat kick off ini diharapkan menjadi titik tolak bagi seluruh unit kerja di lingkup Ditjen Bina Adwil untuk segera melakukan percepatan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun, guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
