DPRD DKI Minta Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Hati-hati
SinPo.id - DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi Jakarta menjalankan pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, secara cermat dan sesuai prosedur hukum. Permintaan itu disampaikan di tengah simpang siur informasi publik mengenai anggaran dan keterlibatan legislatif dalam proyek tersebut.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, komisinya telah membahas rencana pembongkaran tiang monorel bersama jajaran pemprov dalam rapat kerja. Dia menyebut, pembahasan melibatkan Asisten Pembangunan, Dinas Bina Marga, hingga Biro Hukum.
“Kami menekankan agar seluruh proses dilakukan dengan asas kehati-hatian, dengan pendampingan aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Tinggi Jakarta,” kata Yuke, Jumat, 16 Januari 2026.
Menurut Yuke, dalam rapat tersebut Pemprov DKI memaparkan rencana pembongkaran secara menyeluruh, mulai dari aspek hukum, teknis pelaksanaan, hingga skema penganggaran.
"Sejumlah pertanyaan dari anggota dewan juga diajukan untuk memperjelas hal-hal yang sebelumnya belum dipahami secara utuh," ungkapnya.
Dia menepis anggapan, pembongkaran tiang monorel dilakukan tanpa melibatkan DPRD. Yuke menyebut, narasi tersebut muncul karena adanya kesalahpahaman publik yang menganggap pembongkaran monorel sebagai proyek terpisah dengan nilai anggaran ratusan miliar rupiah.
“Dalam pembahasan anggaran tidak ada judul khusus pembongkaran monorel dengan angka sebesar itu,” ujar Yuke.
Yuke menjelaskan, pembongkaran tiang monorel merupakan bagian dari paket penataan Jalan Rasuna Said sisi timur, yang mencakup berbagai item pekerjaan dan dibahas secara global dalam anggaran.
“Pembahasannya tidak terpisah-pisah. Karena itemnya banyak, sempat tercampur dengan pembahasan jalan lingkungan dan pekerjaan lainnya,” imbuh dia.
Dalam rapat kerja terbaru, kata Yuke, Komisi D kembali menelusuri detail teknis dan anggaran kegiatan tersebut, termasuk panjang ruas jalan yang ditangani dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
"Saya menilai proses ini menjadi evaluasi bersama agar pembahasan anggaran ke depan dilakukan lebih rinci, terutama ketika waktu pembahasan terbatas," tandasnya.
