Komisi IV Gelar Raker Dengan Menhut,Mentan dan Menteri KKP Bahas Pemulihan Pasca Bencana

Laporan: Ashar Saiful Rizal
Rabu, 14 Januari 2026 | 17:15 WIB
Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id) Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id) Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id) Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id) Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id) Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id) Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id) Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id)
Komisi IV DPR menggelar raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pemulihan pasca bencana (Ashar/SinPo.id)

SinPo.id -  Menteri Pertanian Amran Sulaiman (ketiga kiri), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (ketiga kanan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono (kedua kiri), Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono (kedua kanan), Wamenhut Rohmat Marzuki (kanan) dan Wamen KP Didit Herdiawan (kiri), mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14 Januari 2026). Dalam Raker DPR meminta penjelasan dari Pemerintah secara menyeluruh terkait dampak dan penanganan banjir yang dinilai sudah mengkhawatirkan berbagai sektor strategis, dan mendorong pemerintah lebih serius dalam aspek mitigasi. Pengelolaan tata air, daerah aliran sungai, hingga sistem peringatan dini dinilai harus diperkuat untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang kian ekstrem, serta koordinasi lintas kementerian dan dengan pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, kebijakan teknis, dan pendampingan di lapangan agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI