Anggota DPR Soroti Kinerja Bursa Karbon Indonesia yang Dinilai Masih Stagnan
SinPo.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menyoroti kinerja Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang telah diluncurkan sejak September 2023, tetapi belum menunjukkan performa signifikan.
Pasalnya hingga pertengahan 2025, total transaksi karbon baru mencapai sekitar 1,6 juta ton CO₂ dengan nilai sekitar Rp78 miliar. Bahkan pada Juni 2025, volume perdagangan anjlok hingga 98 persen dengan hanya delapan ton kredit karbon yang terjual sepanjang bulan.
“Fakta bahwa sekitar 90 persen pembeli kredit karbon masih berasal dari dalam negeri menunjukkan rendahnya kepercayaan dan minat investor global terhadap pasar karbon Indonesia,” kata Ateng dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 12 Januari 2026.
Menurutnya, salah satu akar persoalan utama adalah fragmentasi kelembagaan dalam penanganan perubahan iklim dan perdagangan karbon. Karena saat ini, kewenangan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Sementara koordinasi dilakukan melalui komite lintas kementerian yang tidak memiliki fokus utama pada isu iklim. Akibatnya, kata Ateng, akuntabilitas menjadi tidak jelas ketika target penurunan emisi maupun pengembangan pasar karbon tidak tercapai.
“Tumpang-tindih kewenangan membuat proses perizinan dan sertifikasi proyek karbon berbelit, lamban, dan tidak efisien. Ini jelas menghambat dan menurunkan kepercayaan investor,” tegasnya.
Kemudian rendahnya harga kredit karbon domestik yang masih berada di kisaran USD2–5 per ton, jauh tertinggal dibanding pasar karbon Uni Eropa yang mencapai USD60–90 per ton. Sehingga mencerminkan lemahnya integritas dan kepastian kebijakan pasar karbon nasional.
Oleh sebab itu, pihaknya mendukung pembentukan kementrian atau lembaga khusus perubahan iklim yang dinilai dapat memperkuat tata kelola iklim dan mendorong pengembangan pasar karbon Indonesia.
