Satgas Galapana DPR Dorong Sinkronisasi Data Percepat Pembangunan Huntara Pascabencana di Sumatra

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 06 Januari 2026 | 18:13 WIB
Hunian Sementara (SinPo.id/Biro Setpres)
Hunian Sementara (SinPo.id/Biro Setpres)

SinPo.id - Satuan Tugas (Satgas) Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mendorong sinkronisasi data guna mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai titik di Sumatra.

Perwakilan Satgas Galapana DPR RI TA Khalid menegaskan percepatan pembangunan Huntara penting bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh. Dia menyatakan upaya itu harus menjadi perhatian utama mengingat masih adanya warga yang bertahan di tenda darurat, sementara bulan suci Ramadan semakin dekat.

"Kesiapan untuk membangun sudah ada. Yang perlu kita perkuat bersama saat ini adalah kesamaan data dan kejelasan lokasi agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Khalid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.

Dia menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh pihak telah menunjukkan kesiapan dan komitmen. Namun, diperlukan penyelarasan dan sinkronisasi data agar proses pembangunan Huntara dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengungkapkan pada rapat koordinasi yang digelar semalam, pihak BUMN dan BP BUMN menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 15.000 unit Huntara.

Agar rencana tersebut dapat segera direalisasikan, kata dia, diperlukan pemutakhiran data penerima manfaat serta penetapan lokasi pembangunan secara bersama-sama.

Khalid menekankan bahwa proses ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah kabupaten/kota, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Pemerintah Provinsi Aceh. Koordinasi yang intensif diharapkan dapat menyatukan data, mempercepat pengambilan keputusan, dan menghindari tumpang tindih di lapangan.

"Jika data penghuni dan lahan sudah sinkron, pembangunan Huntara bisa langsung dipercepat. Ini kerja bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja," kata Anggota Komisi IV DPR RI itu.

Dia mengatakan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan berperan sebagai penghubung antarinstansi. Sehingga, pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lancar, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui langkah ini, dia optimistis masyarakat terdampak banjir dapat segera menempati Huntara yang layak dan aman, serta menjalani Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI