Kementerian PU Catat Sudah Kerahkan 1.709 Alat Berat untuk Penanganan Bencana di Sumatra
SinPo.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat, sudah mengerahkan sebanyak 1.709 unit alat berat untuk percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
"Hingga Minggu, 4 Januari, pukul 20.00 WIB, Kementerian PU menambah 39 unit alat berat yang berasal dari dukungan BUMN Karya. Sehingga total alat berat yang telah dimobilisasi sebanyak 1.709 unit atau bertambah dari sebelumnya 1.670 unit," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, 5 Januari 2026.
Dia menjelaskan, penambahan alat berat tersebut difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, serta mendukung distribusi logistik di wilayah terdampak bencana.
Di Aceh, tambahan alat berat meliputi 13 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 4 unit wheel loader, dan 5 unit dump truck, yang ditempatkan pada wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya serta Aceh Tamiang.
Sementara di Sumut, ditambahkan 15 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit wheel loader, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer, dan 1 unit pickup untuk mendukung penanganan di antaranya pada ruas Tarutung–Sibolga. Kemudian di Sumbar, dilakukan penyesuaian kebutuhan lapangan dengan pengurangan 6 unit excavator serta penambahan 1 unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
Selain alat berat, Kementerian PU juga memperkuat dukungan infrastruktur darurat melalui penambahan jembatan bailey. Saat ini, jembatan bailey yang disiagakan menjadi 16 unit yang tersebar di Aceh dari 11 unit menjadi 14 unit.
Di Sumut, jembatan bailey tersedia 2 unit yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sementara itu di Sumbar, tidak terdapat jembatan bailey yang terpasang, setelah sebelumnya seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring pulihnya akses.
Kementerian PU memastikan seluruh sumber daya yang dimobilisasi akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, membuka kembali konektivitas wilayah, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera.
