Legislator DKI Nilai JPO Baru Rawan Rusak Tanpa Pengawasan Warga

Laporan: Sigit Nuryadin
Rabu, 31 Desember 2025 | 18:32 WIB
Anggota DPRD DKI, Yuke Yurike (SinPo.id/ Dok. DPRD DKI)
Anggota DPRD DKI, Yuke Yurike (SinPo.id/ Dok. DPRD DKI)

SinPo.id -  Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai, keberlanjutan fungsi jembatan penyeberangan orang (JPO) baru di Pesanggrahan, Jakarta Barat, dan Pangkalan Jati, Jakarta Timur, sangat bergantung pada keterlibatan warga dalam pengawasan sehari-hari.

Menurut Yuke, pengalaman sebelumnya menunjukkan sejumlah fasilitas publik di Jakarta cepat rusak akibat vandalisme dan pencurian komponen, meski telah dilengkapi kamera pengawas. 

“Pengamanan teknologi saja tidak cukup. Tanpa kepedulian warga sekitar, fasilitas seperti JPO berisiko tidak bertahan lama,” ujar Yuke, Rabu, 31 Desember 2025.

Dia mengatakan, pembangunan JPO Pesanggrahan merupakan hasil usulan warga yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Menurutnya, lokasi tersebut berada di persimpangan dengan intensitas lalu lintas tinggi dan kerap membahayakan pejalan kaki.

“Ini bukan proyek yang datang dari atas. Warga yang mengusulkan karena merasa kawasan itu rawan. Artinya, rasa memiliki seharusnya juga tumbuh dari masyarakat,” tutur dia. 

Adapun proses pembangunan JPO tersebut memakan waktu sekitar tujuh bulan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Yuke, telah menyesuaikan desain dengan standar inklusivitas, termasuk penyediaan lift bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Selain aspek aksesibilitas, kata dia, JPO juga dirancang dengan ornamen khas wilayah setempat. Material yang digunakan, lanjut Yuke, dipilih untuk menekan risiko pencurian dan meningkatkan faktor keamanan.

“Pemprov sudah mengantisipasi persoalan klasik seperti pencurian besi atau kabel. Namun, itu tetap harus dibarengi dengan pengawasan sosial,” ujar Yuke. 

Lebih lanjut, dia mengingatkan, pengelolaan dan perawatan JPO ke depan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Yuke mendorong keterlibatan masyarakat, Satpol PP, dan aparat wilayah untuk menjaga kebersihan serta ketertiban di sekitar JPO.

Dia juga menyebut, Komisi D DPRD DKI mendukung rencana pembangunan JPO serupa di lokasi lain. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tersebut diiringi dengan strategi perawatan jangka panjang.

“Targetnya bukan hanya membangun JPO baru, tetapi memastikan seluruh JPO di Jakarta aman, inklusif, dan berfungsi dalam jangka waktu lama,” tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI