Banjir Disertai Longsor Menimpa Tiga Provinsi di Sumatra
Awal Desember terjadi bencana banjir disertai tanah longsor di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan korban meninggal dan hilang lebih dari 1000 orang. Banyak yang menyebutkan banjir bandang dan longsor itu akibat pembalakan hutan dan aktivitas tambang.
Petaka Bencana Sumatera
SinPo.id - Bencana banjir tanah longsor di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan korban jiwa hingga lebih 1000 orang. Catatan badan nasional penanggulangan bencana atau BNPB hari Rabu 3 Desember, korban tewas akibat musibah tersebut bertambah menjadi 770 jiwa, sedangkan yang belum ditemukan mencapai 463 jiwa.
"Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers, Rabu 3 Desember 2025.
Tercatat korban meninggal di Aceh sebanyak 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. “Sedangkan korban masih hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa,” ujar Muhari menambahkan.
Tak hanya korban jiwa, BNPB juga menyebut kerugian warga akibat rumah rusak di tiga provinsi tersebut mencapai 10.300 unit. Masing -masing 3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan. Sedangkan fasilitas umum seperti jembatan 45,48 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21 persen, fasilitas pendidikan 32,92 persen, dan fasilitas kesehatan 1,38 persen.
“Sementara itu, jumlah penduduk yang terdampak mencapai 1,6 juta di Sumatera Utara, 1,5 juta di Aceh, dan 140.500 warga Sumatera Barat. Dengan demikian, total masyarakat di tiga provinsi yang terdampak bencana sebanyak 3,2 juta jiwa yang tersebar di 50 kabupaten,” tulis laporan pusat data informasi BNPB. Muhari mengatakan, data itu per hari rabu 3 desmeber lalu dan masih terus diperbarui.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian akibat banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mencapai Rp 68,67 triliun. Angka ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir serta longsor.
"Secara spesifik Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian Rp 2,2 triliun. Sumatera Utara diproyeksi kehilangan Rp 2,07 triliun dan Sumatera Barat Rp 2,01 triliun," kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara.
Dalam rincian yang disampaikan, kerugian rumah sebesar Rp30 juta per unit sementara biaya pembangunan kembali jembatan ditaksir mencapai Rp1 miliar per unit. Celios mencatat perbaikan jalan membutuhkan biaya Rp100 juta per 1.000 meter.
Kerugian ekonomi itu jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan Penjualan Hasil Tambang yang hanya Rp 16,6 triliun per Oktober 2025. sedangkan kerugian warga Aceh sampai Rp 2,04 triliun, atau jauh lebih tinggi dibanding Penerimaan Negara Bukan Pajak tambang Aceh sebesar Rp929 miliar per 31 Agustus 2025.
Catatan Celios jugamenyebutkan desa yang dikelilingi tambang lebih berisiko mengalami bencana ekologis dibanding desa non tambang. Dampak lainnya ialah akses air bersih, pencemaran tanah, pencemaran udara, banjir dan kebakaran lahan. Dengan kondisi itu Celios mendesak pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru khususnya perluasan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan pemegang izin.
"Termasuk penagihan kewajiban reklamasi agar bencana tidak berulang. Pada sektor sawit, moratorium izin perkebunan menjadi solusi penting," kata Bhima menegaskan.
Bencana banjir bandang dan longsor itu menerjang 46 kabupaten di tiga provinsi di Sumatra padaakhir noveber 2025 itu disebabkan sejumlah faktor. Selain pengaruh Siklon Senyar yang diumumkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pegiat lingkungan meyakini penyebab banjir ekstrem dan longsor dipicu masifnya aktivitas industri ekstraktif, mulai tambang, perkebunan, dan energi di berbagai lokasi di Sumatera. Hal itu dibuktikan temuan hamparan kayu gelondongan hanyut terseret bersama kuatnya laju banjir dan terjebak di tengah permukiman warga, sungai, danau, hingga bermuara ke pantai.
Peneliti senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi menyebut banjir bandang di tiga provinsi itu dipicu perusakan hutan dan alih fungsi lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS). Pernyataan Sapta itu merujuk data Kementerian Kehutanan, sebagian besar hutan di Sumatera Utara berubah menjadi perkebunan pertanian lahan kering serta hutan tanaman. Kondisi yang sama terjadi di Aceh dan Sumatera Barat selama periode 1990-2024.
“Mayoritas DAS di Pulau Sumatera telah kritis dengan tutupan hutan alam kini kurang dari 25 persen. Sedangkan secara keseluruhan kini tinggal 10 hingga 14 juta hektar hutan alam atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatera yang 47 juta hektar," ujar Sapta dalam pernyataan.(*)
