Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Aceh dan Sumatera
SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sejak awal telah mengerahkan seluruh daya dan upaya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Tito, hingga saat ini pemulihan pascabencana terus dipercepat, terutama di daerah-daerah yang terdampaknya masih tergolong berat.
“Berkat kecepatan dan kerja keras semua pihak, baik pusat, daerah, masyarakat, dan seluruh unsur yang terlibat, sampai saat ini sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, usai Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh.
Secara nasional, Tito menyebut terdapat 52 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor, yang tersebar di Aceh (18 daerah), Sumatera Utara (18 daerah), dan Sumatera Barat (16 daerah). Sebagian besar wilayah menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan, meski masih ada daerah yang memerlukan perhatian khusus.
Di Aceh, wilayah yang masih membutuhkan percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Dari daerah tersebut, Aceh Tamiang disebut sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
“Yang paling berat adalah Tamiang karena pemerintahannya belum berjalan efektif dan ekonominya juga belum maksimal,” ujar Tito.
Sementara itu, di Sumatera Utara, lima daerah yang masih perlu penanganan lanjutan adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatera Barat, prioritas pemulihan difokuskan pada Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Tito menekankan bahwa saat ini fokus utama adalah pembersihan lumpur dan puing-puing sisa banjir dan longsor. Untuk itu, TNI dan Polri telah menambah personel guna mempercepat proses pemulihan di lapangan.
“Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, terutama di Aceh Tamiang. Tito bahkan menyebut wilayah tersebut harus ditangani secara masif dan bersama-sama.
“Tamiang ini memang harus betul-betul ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame supaya secepat mungkin bangkit,” ujarnya.
Mendagri juga menyoroti pentingnya pendataan rumah rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Data yang telah direkonsiliasi dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran. Ia menyarankan pendataan dilakukan oleh BNPB, mengingat lembaga tersebut memiliki kewenangan penyaluran bantuan.
Pemerintah saat ini menyiapkan berbagai skema bantuan, mulai dari hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap) bagi rumah rusak berat atau hilang, hingga bantuan uang perbaikan bagi rumah rusak ringan dan sedang. Selain itu, disiapkan pula bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, serta dukungan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak, termasuk petani.
Untuk mempercepat pemulihan layanan publik dan pemerintahan desa di Aceh Tamiang, Kemendagri akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mulai 3 Januari 2026. Para praja akan membantu pembersihan kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, dan layanan publik selama satu bulan sebagai bagian dari kurikulum.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan mobilisasi praja IPDN tersebut akan difokuskan pada lokasi-lokasi yang membutuhkan pemulihan cepat, dengan pembagian tugas yang terukur agar tidak tumpang tindih dengan relawan lainnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR RI bersama pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga terkait akan terus mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Aceh secara terintegrasi. DPR bahkan membentuk Posko dan Satgas Pemulihan Pascabencana, serta akan menugaskan pimpinan DPR berkantor bergiliran di Aceh.
“Kami sepakat melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi agar pemulihan bencana di Aceh bisa dipercepat secara nasional,” ujar Dasco.
Pemerintah juga terus mempercepat persiapan pembangunan huntara dan huntap, termasuk simulasi pembangunan dan penentuan lokasi relokasi desa-desa yang rusak berat atau hilang akibat bencana.
Dengan sinergi lintas lembaga dan keterlibatan semua pihak, pemerintah optimistis pemulihan pascabencana di Aceh dan wilayah terdampak lainnya dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
