Euforia Nataru 2025 Berbanding Terbalik dengan Jeritan Warga Kecil, DPR Soroti Lonjakan Harga Pangan

SinPo.id -  Gemerlap lampu Natal, ramainya pusat perbelanjaan, serta padatnya destinasi wisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menghadirkan suasana meriah di berbagai kota. Namun di balik euforia tersebut, ironi justru dirasakan masyarakat kecil. Harga bahan pokok yang melonjak membuat momen bahagia akhir tahun berubah menjadi tekanan berat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai kenaikan harga pangan yang terjadi menjelang dan selama Nataru 2025 tidak bisa sepenuhnya dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan. Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang merupakan fenomena tahunan yang wajar, namun ketika kenaikan harga terjadi secara tajam dan tidak wajar, hal itu menandakan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi serta lemahnya pengawasan.

“Kenaikan harga yang berlebihan mengindikasikan terganggunya rantai pasok pangan serta potensi lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini dan harus memastikan distribusi berjalan normal serta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan di tengah momentum sensitif Nataru,” kata Johan saat dihubungi Parlementaria di Jakarta, Sabtu 27 Desember 2025.

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan, di berbagai pasar tradisional masyarakat mengeluhkan harga beras, cabai, bawang, telur, hingga daging ayam yang terus merangkak naik. Keluhan tersebut, menurut Johan, hampir selalu muncul setiap musim libur panjang dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.

“Bagi pekerja harian, buruh, dan masyarakat kecil, kenaikan harga sekecil apa pun dampaknya sangat besar terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Di sisi lain, DPR terus mendorong pemerintah untuk memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman, operasi pasar berjalan efektif, serta Satuan Tugas Pangan aktif turun langsung ke lapangan. Namun Johan menegaskan, pengawasan tidak boleh berhenti hanya di forum rapat.

“Pengawasan harus benar-benar hadir di pasar dan sepanjang jalur distribusi agar potensi permainan harga bisa dicegah. Tanpa pengawasan langsung, praktik spekulasi dan penimbunan akan terus berulang setiap musim libur panjang,” tegas Legislator Daerah Pemilihan NTB I tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat terkait mahalnya harga pangan menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak pemerintah melakukan intervensi cepat. Intervensi itu meliputi operasi pasar, penambahan pasokan, hingga penertiban tegas apabila ditemukan pelanggaran di tingkat distribusi dan perdagangan.

Lebih jauh, Johan menilai lonjakan harga pangan saat Nataru 2025 kembali menegaskan ketimpangan antara meningkatnya konsumsi dan lemahnya daya beli masyarakat. Di satu sisi, sektor pariwisata dan konsumsi kelas menengah ke atas tumbuh pesat, sementara di sisi lain masyarakat kecil justru harus mengencangkan ikat pinggang.

“Libur panjang yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi periode paling rawan inflasi pangan,” katanya.

Menurut Johan, perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus dilakukan secara nyata dan menyeluruh. Stabilitas harga wajib dijaga, sementara daya beli masyarakat perlu diperkuat. Operasi pasar dan pasar murah harus benar-benar menyasar kelompok rentan dan tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas. Bantuan sosial pun harus dipastikan tepat sasaran agar tidak semakin membebani masyarakat kecil.

Ia menegaskan, Nataru tidak boleh terus menjadi musim rutin kenaikan harga. Pemerintah dituntut kuat dalam pengawasan dan cepat dalam intervensi, sementara pelaku usaha juga harus menjunjung etika dalam berbisnis.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pangan tetap terjangkau, terutama pada momen sensitif yang seharusnya menjadi masa kebahagiaan bagi seluruh rakyat, seperti libur panjang akhir tahun dan perayaan Natal,” tutupnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), sejumlah harga bahan pokok meroket selama Nataru. Harga bawang merah naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, bawang putih dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, serta cabai rawit yang kembali melonjak hingga Rp80 ribu per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam dari Rp35 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram, dan daging sapi dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram.