Gus Yahya Nilai Pengembalian Izin Tambang Tak Otomatis Akhiri Konflik PBNU
SinPo.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menilai, pengelolaan izin tambang bukanlah faktor utama dalam kisruh internal PBNU. Karenanya, jika izin pengelolaan tambang dikembalikan ke pemerintah, tidak serta merta juga mengakhiri konflik.
"Mengenai soal tambang, ya? Kenapa isu tambang ini muncul, karena NU dapat tambang, karena NU mendapatkan konsesi tambang. Seandainya tidak ada konsesi tambang itu apakah (konflik) tidak terjadi hal seperti ini? Ya belum tentu juga," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.
Menurut Gus Yahya, perpecahan di PBNU ini karena ada perbedaan, tak terkecuali perbedaan kepentingan. Untuk itu, ia akan mendalami faktor utama penyebab perpecahan ini.
"Tentu kita ini mendalami masalah ini dengan baik. Karena perbedaan itu biasanya karena ada perbedaan pentingan, dan itu isunya bisa macam-macam, kita akan lihat nanti," ucapnya.
Gus Yahya melanjutkan terkait peluang mengembalikan izin konsesi tambang ke pemerintah sebagai jalan keluar perpecahan, tentu akan di musyawarahkan terlebih dahulu.
"Apakah (tambang) perlu dikembalikan (ke pemerintah) gitu atau tidak? Ya kita lihat nanti. Ini kan saya sudah jelaskan sejak awal, kami ini tidak minta, tidak nuntut, tidak nanya-nanya. Tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan seperti ini," kata dia.
Gus Yahya menegaskan, konsensi tambang itu diberikan oleh pemerintah sebagai agenda kenegaraan. Dan, pengelolaanya juga tidak bisa dikerjakan NU sendiri, melainkan harus menggandeng pihak swasta, serta berkoordinasi intensif dengan pemerintah.
"Kita punya prinsip bahwa tambang ini tidak bisa dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh NU sendirian atau hanya bersama pihak-pihak swasta. Ini harus dikerjakan dalam koordinasi dengan pemerintah, itu prinsipnya," tukasnya
