Kecelakaan Bus Cahaya Trans Jadi Alarm Jelang Nataru, DPR Desak Pengawasan Transportasi Diperketat
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyebut kecelakaan maut yang melibatkan PO Bus Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Semarang, sebagai early warning atau peringatan dini yang tidak boleh diabaikan, terutama menjelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurutnya, tragedi yang menewaskan 16 orang tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan kelayakan armada. Terlebih mobilitas warga pada Nataru tahun ini diprediksi mencapai angka fantastis, yakni 119,5 juta orang, dengan konsentrasi pergerakan terbesar di Pulau Jawa.
"Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun," kata Huda, dalam keterangan persnya, Selasa, 23 Desember 2025.
Ia pun mendesak seluruh pihak, terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengimplementasikan strategi komprehensif guna memastikan keamanan di seluruh lini transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
Sementara untuk transportasi bus, Kemenhub diminta melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh, agar spekulasi mengenai ketidaklayakan armada atau perilaku ugal-ugalan sopir akibat tekanan kerja tidak menjadi fenomena umum di masa puncak liburan.
"Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka," tuturnya.
Terakhir, Huda berharap koordinasi antara Kemenhub, Korlantas Polri, dan penyedia jasa jalan tol dapat mencegah terulangnya insiden memilukan seperti yang dialami PO Bus Cahaya Trans. Sedangkan titik-titik rawan mendapatkan pengawalan yang ekstra.
"Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik," katanya menambahkan.
