Presiden Pastikan Kebut Finalisasi Aturan Pelaksanaan Omnibus Law

sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepastian pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas. 

Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan dalam hitungan jam, demi kemudahan investasi di kawasan-kawasan tersebut.

Demikian disampaikan Jokowi saat menjelaskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja saat menjadi pembicara dalam APEC CEO Dialogues 2020 yang berlangsung virtual, Kamis (19/11/2020).

"Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah membentuk lembaga sovereign wealth fund, serta melindungi sekaligus meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia," kata Jokowi.

Lembaga ini, lanjutnya, juga dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon. 

"Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kami akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya," ungkapnya.

Melalui percepatan finalisasi aturan pelaksanaan Omnibus Law, ia meyakini berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.

"Serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Untuk itu, Kepala Negara mengundang para CEO dan pelaku usaha di kawasan Asia-Pasifik untuk merasakan dampak positif dari berbagai potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi COVID-19.

"Mari bersama-sama bangkit dan bekerja sama untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kawasan, serta segera melakukan lompatan-lompatan kemajuan untuk kejayaan perekonomian di kawasan," pungkasnya.