Legislator PKB Sambut Baik Gerak Cepat Pemerintah Bangun Hunian Tetap di Sumatra
SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyambut baik rencana pemerintah membangun 2000 unit rumah atau hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut).
Dia menegaskan langkah pembangunan hunian tetap merupakan kebijakan penting dan mendesak untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali hidup layak dan aman.
"Pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak cepat menyiapkan lahan yang tepat untuk pembangunan rumah bagi korban bencana. Penentuan lokasi sangat krusial agar proses pembangunan bisa segera dilakukan tanpa hambatan," kata Sudjatmiko dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.
Legislator dari Fraksi PKB ini menekankan lokasi hunian tetap harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan aspek keamanan dari potensi bencana lanjutan, aksesibilitas, serta kedekatan dengan sumber mata pencaharian warga.
Sudjatmiko juga menegaskan bahwa lahan yang digunakan idealnya tidak jauh dari rumah dan lingkungan asal masyarakat yang terdampak banjir.
"Lokasi hunian tetap sebaiknya tidak jauh dari rumah masyarakat sebelumnya, agar mereka tidak tercerabut dari lingkungan sosial, aktivitas ekonomi, dan akses pendidikan maupun layanan dasar lainnya," katanya.
Sudjatmiko berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan optimal sehingga program pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatra dapat terlaksana tepat waktu dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Komisi V DPR RI, kata dia, akan terus mengawal program tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran.
"Serta memberikan manfaat jangka panjang bagi para korban bencana," tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun 2.000 unit rumah untuk korban bencana Sumatera. Menurutnya, proyek itu akan dibiayai APBN dari hasil efesiensi anggaran.
"Mungkin mulai hari Minggu ini kita akan bangun 2.000 rumah kemungkinan ini jadi saja rumah tetap ya, jadi semua unsur kerja sama jangan cari alasan cari lahan, pakai lahan milik negara kalau perlu PTPN kalau perlu konsesi hutan itu kita pakai semua," kata Prabowo saat memberikan arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Kota Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.
