BNPB: Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat Didukung Kolaborasi Pentaheliks

SinPo.id -  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Penanganan dilakukan melalui kolaborasi pentaheliks yang tergabung dalam klaster nasional penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ph.D. Ia menjelaskan bahwa klaster nasional menjadi wadah multipihak untuk memperkuat koordinasi serta mobilisasi sumber daya lintas sektor yang dibutuhkan dalam fase tanggap darurat bencana.

“Pada bencana banjir dan longsor di tiga provinsi ini, lima klaster nasional telah beroperasi langsung di tengah masyarakat terdampak. BNPB melalui Pos Pendamping Nasional (Pospenas) mengaktifkan klaster-klaster tersebut untuk mempercepat penanganan darurat,” ujar Abdul Muhari.

Adapun lima klaster yang saat ini aktif di lapangan meliputi klaster pencarian dan pertolongan, klaster logistik, klaster kesehatan, klaster pengungsian dan perlindungan, serta klaster pendidikan. Sejumlah lembaga pemerintah dan non-pemerintah terlibat sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki masing-masing.

Dalam klaster logistik, upaya difokuskan pada pengelolaan dan distribusi bantuan secara efektif. Salah satu langkah konkret adalah pengaktifan gudang di Pos Gudang Nasional Klaster Logistik di Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) serta lembaga usaha. Sementara di Sumatra Utara, klaster logistik bekerja sama dengan Centre for Disaster Risk Management and Community Development Studies Universitas HKBP untuk menyalurkan bantuan kepada sekitar 200 warga terdampak pada Jumat (12/12).

Kolaborasi juga terlihat pada klaster kesehatan yang memiliki sejumlah sub-klaster layanan. Sub-klaster layanan kesehatan dari MDMC pada Jumat (12/12) telah memberikan pelayanan kepada 421 orang di berbagai wilayah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Langkat, Agam, dan Tapanuli Selatan.

Klaster kesehatan yang berada di bawah koordinasi Pusat Krisis Kementerian Kesehatan tersebut turut bekerja bersama berbagai organisasi non-pemerintah di tiga provinsi terdampak untuk memastikan layanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat.

Sementara itu, klaster pendidikan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan berbagai bantuan pendidikan. Bantuan tersebut meliputi 10.200 paket sekolah, 131 tenda darurat, 400 family kit, serta 50.000 buku teks dan non-teks. Selain bantuan fisik, kegiatan dukungan psikososial juga diberikan kepada anak-anak terdampak bencana oleh sejumlah lembaga, seperti Wahana Visi Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Syiah Kuala, dan Yayasan Plan Indonesia.

Pada klaster pengungsian dan perlindungan, berbagai kegiatan difokuskan pada sub-klaster hunian, perlindungan anak, WASH (air minum dan penyehatan lingkungan), perlindungan lansia dan kelompok berisiko tinggi, serta dukungan psikososial bagi warga terdampak.

Abdul Muhari menambahkan, seluruh dukungan klaster tersebut dikoordinasikan melalui Pos Pendamping Nasional, Pos Terpadu di tingkat provinsi, serta posko-posko di kabupaten dan kota terdampak. Dengan koordinasi yang terintegrasi, dukungan sumber daya dari berbagai klaster diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak bencana.