Minta Berkelanjutan, Presiden Sebut Kebijakan TKDN Bantu Gerakkan Ekonomi RI
sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).
Sebagaimana diketahui, kebijakan TKDN adalah nilai atau persentase komponen produksi buatan Indonesia yang dipakai dalam sebuah produk.
Komponen tersebut, tak hanya menyangkut perangkat keras (hardware) saja, tapi juga memperhitungkan perangkat lunak (software) hingga memanfaatkan tenaga kerja lokal.
Tujuan aturan ini diputuskan pemerintah untuk mengurangi defisit perdagangan akibat banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia.
Jokowi menegaskan, kewajiban bagi produsen untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan tersebut, nantinya sangat berpengaruh besar bagi perekonomian dalam negeri.
"Kebijakan ini dapat menimbulkan efek berganda yang amat besar bagi bergeraknya perekonomian nasional dan daerah," ujar Kepala Negara.
Di samping itu, lanjut Presiden, kebijakan ini juga mampu melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, utamanya sektor UMKM.
Selain itu, kebijakan TKDN juga berperan penting bagi keberlangsungan industri dalam negeri, sehingga mampu memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
"UMKM harus dilibatkan lebih banyak dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN, misalnya di sektor industri otomotif dan telekomunikasi," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini, produk-produk UMKM dalam negeri, tidak kalah dengan produk asal negara lain dari sisi harga dan kualitas.
"Bahkan apabila sektor UMKM terus kita perkuat, dampingi, dan fasilitasi maka produk UMKM kita mampu bersaing di pasar regional maupun global," imbuh Jokowi.
