Legislator Gerindra Harap Pengelola MBG Kedepankan Sisi Kemanusiaan

Laporan: Juven Martua Sitompul
Kamis, 11 Desember 2025 | 18:27 WIB
Ilustrasi petugas menyiapkan menu MBG (SinPo.id/Ashar)
Ilustrasi petugas menyiapkan menu MBG (SinPo.id/Ashar)

SinPo.id - Anggota Komisi XIII DPR, Yan P Mandenas, berharap pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Pegunungan tak hanya bertujuan pada bisnis. Pengelola diharap bisa mengedepankan sisi kemanusiaan.

"Kami berharap pengelola dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia khususnya Papua Pegunungan untuk mengedepankan sisi kemanusiaan dibandingkan bisnis, sehingga penerima manfaat benar-benar memperoleh asupan gizi yang sesuai," kata Yan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan bila pengelola dapur MBG mengedepankan kemanusiaan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto maka sasaran yang akan dicapai dapat terwujud.

"Kami menyarankan siapa pun yang akan mengelola dapur MBG supaya mengedepankan kemanusiaan, sehingga dalam tata kelola bisnis diperoleh tetapi tidak mengambil lebih dan sasaran penerima manfaat memperoleh asupan gizi yang baik dapat terwujud," ujarnya.

Dia mengingatkan agar pengelola dapur di Papua Pegunungan khususnya di Kabupaten Jayawijaya lebih baik dan optimal sehingga pelajar mulai PAUD, TK hingga SMA/SMK di daerah ini kecukupan gizinya terwujud.

"MBG merupakan program unggulan bapak presiden untuk memberikan asupan gizi yang optimal bagi generasi muda Indonesia untuk mewujudkan visi misi besar Indonesia Emas di tahun 2045," katanya.

Dia juga mendorong agar tahun depan seluruh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh wilayah Indonesia khususnya Papua Pegunungan sudah harus ada pengelola dapur MBG.

"Tahun depan kami akan mendorong percepatan program MBG di seluruh wilayah Papua khususnya wilayah 3T sudah harus tercover. Kami akan berkoordinasi dengan kepala BGN untuk mengundang kepala-kepala daerah di Papua atau mengirimkan tim untuk mendorong percepatan program MBG di enam provinsi tanah Papua," ujarnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI