Jokowi Minta LKPP Manfaatkan Transformasi Teknologi
sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta dilakukannya perubahan-perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Saat ini, menurutnya yang dibutuhkan bukan lagi hanya sebatas pada pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan, dan akuntabel.
"Tapi juga sebuah sistem yang mampu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kata Presiden, harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern.
"Bangun sistem pengadaan yang real time, lakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement," tegasnya.
Kepala Negara turut meninta LKPP memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat.
Dengan terobosan dan penerapan teknologi, harap Presiden, pihak-pihak terkait dapat memantau jalannya proses dan nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah secara langsung.
Nantinya, data-data tersebut dapat dijadikan sebagai peringatan awal bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan langkah-langkah percepatan.
"Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi menambahkan, alarm peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.
"Akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN maupun APBD menjadi terlambat," tuturnta.
Kepala Negara meyakini, kecepatan realisasi belanja pemerintahlah yang saat ini mendorong permintaan dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan ini selanjutnya dapat menggerakkan produksi dan perekonomian yang terus bertumbuh positif.
Tak hanya itu, Kepala Negara menegaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mampu meningkatkan nilai gunanyq.
"Sehingga anggaran yang telah dibelanjakan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat," imbuhnya.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar pembelian produk-produk dalam negeri, menjadi prioritas.
"Khususnya produk-produk UMKM pada belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," pungkas Presiden.
