Dirjen Dukcapil: Walau Kondisi Darurat, Pelayanan Adminduk Korban Bencana Tak Boleh Berhenti
SinPo.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi memastikan pihaknya hadir di tengah masyarakat yang sedang dilanda bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, meskipun bencana berdampak langsung pada terganggunya pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).
"Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil harus hadir di tengah warga, meski dalam kondisi darurat," kata Teguh dalam keterangannya, Kamis, 11 Desember 2025.
Teguh menyampaikan, Dukcapil segera melakukan langkah cepat, antara lain berupa pemetaan wilayah kabupaten/kota terdampak, pendataan sarana dan prasarana layanan, pendataan penduduk terdampak, serta pendataan kebutuhan mendesak. Termasuk blangko KTP-el dan perlengkapan layanan lainnya seperti akses internet Starlink, panel surya, ribbon, dan film juga akan disiapkan untuk memperkuat layanan di daerah.
Ditjen Dukcapil menurunkan tim pusat ke lokasi terdampak dengan komposisi yaitu untuk Provinsi Aceh, diturunkan sebanyak 16 personel dengan koordinator, Direktur Bina Aparatur Dukcapil, Erliani Budi Lestari, dan Direktur Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil Muhammad Farid. Adapun penugasan tim tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang (5 personel), Aceh Timur (4 personel), Langsa (5 personel).
Di Provinsi Sumatra Utara, sebanyak 14 personel dengan Koordinator Tim Direktur PIAK Brigjen (Pol) M. Nuh Al Azhar, dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah, Agus Irawan.
Tim ini terbagi daerah penugasannya, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah (4 personel), Tapanuli Utara (4 personel), dan Sibolga (4 personel).
Sedangkan Provinsi Sumatra Barat, diterjunkan 14 personel dengan Koordinator Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Handayani Ningrum. Tim bertugas di Kabupaten Padang Pariaman (4 personel), Solok (4 personel), dan Agam (4 personel).
Dan di setiap provinsi, Tim Ditjen Dukcapil akan berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil provinsi, kabupaten/kota di lokasi bencana dan sekitarnya. Layanan ini juga merupakan tindak lanjut lantaran sebelumnya sudah dimulai di sejumlah titik bencana, termasuk membantu identifikasi korban dengan memindai sidik jari yang langsung terkoneksi database Dukcapil.
"Dukcapil memastikan bahwa masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan Adminduk secara maksimal, termasuk pergantian dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana. Kehadiran tim pusat diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan dasar dan menjamin hak identitas warga tetap terlindungi," kata Teguh.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera membuka posko layanan darurat di lokasi terdampak, dengan fokus pada pergantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir.
"Dokumen kependudukan adalah hak dasar warga. Dalam kondisi bencana, negara harus hadir untuk memastikan identitas dan akses layanan publik tetap terjamin," kata Tito.
Selain dokumen kependudukan, Tito juga mengimbau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menyiapkan layanan cetak ulang ijazah yang rusak atau hilang.
"Semua layanan pergantian dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan ini gratis sehingga diharapkan dapat membantu korban banjir, khususnya pelajar dan mahasiswa, agar tidak terhambat dalam melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan," kata Tito.
