Gelar Pleno Tentukan Pj Ketum PBNU, Gus Yahya: Ada yang Bermanuver
SinPo.id - Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menanggapi rapat pleno yang kabarnya akan menentukan Pj Ketum PBNU, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025. Gerakan itu disebut sebagai kepentingan untuk bermanuver.
Gus Yahya menegaskan secara administrasi, dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU. Oleh sebab itu, dia menanggapi dengan santai adanya rapat pleno yang diselenggarakan untuk menentukan Pj Ketum PBNU.
"Ya itu tadi, apa namanya, ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa, nanti kita lihat saja, namanya manuver," kata Gus Yahya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta.
Secara hukum, Gus Yahya menegaskan dirinya masih berstatus Ketua Umum PBNU yang sah meski nantinya ada Pj Ketum hasil dari rapat pleno. Terlebih secara ADART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), Gus Yahya masih berhak atas jabatan tersebut.
"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum di BPNU, saya masih efektif dalam posisi saya, termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah. Dan bahwa apapun keinginan orang untuk menudihkan saya tanpa muktamar, tanpa permintaan tertinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi, karena bertentangan dengan ADART dan melawan hukum," ujarnya.
Gus Yahya juga menegaskan bahwa rapat pleno tersebut tidak sah karena tidak melibatkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Sehingga hasil dari pertemuan tersebut tidak kuat secara hukum dan orang yang terpilih tak memiliki hak untuk membuat aturan.
"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama yang mengundang hanya Surya, dan itu tidak bisa, karena harus pleno itu sudah mengundang Syuriyah datang, yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum yang besar," katanya.
Namun, Gus Yahya masih menginginkan penyelesaian secara baik-baik. Menurutnya, ada jalan keluar apabila seluruh pihak duduk bersama dan mencari solusi terbaik agar tidak semakin melebar.
"Nah sementara rapat Syuriyah yang lalu itu, jelas para Kiai Sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan ADART. Jadi ya kita lihat ini sebagai manuver aja. Apakah ada jalan keluar? Ada jalan keluar," ucapnya.
