Bantah Sebut Pemerintah Tutup Mata, Ferry Irwandi: Saya Difitnah
SinPo.id - Konten kreator Ferry Irwandi mengaku telah menjadi korban fitnah oleh banyak pihak terkait isu dugaan pelecehan seksual di lokasi bencana Sumatra. Ferry menepis tuduhan mempolitisasi bencana atau menyebarkan ketakutan tanpa verifikasi.
"Hari ini serentak saya difitnah oleh banyak orang dengan narasi yang sama. Orang yang berbeda-beda tapi satu kecaman dan narasi. Selama ini saya gak peduli, tapi untuk yang ini sudah keterlaluan," tulis Ferry dalam unggahan Instagramnya, Senin, 8 Desember 2025.
Ferry menegaskan tidak pernah mengatakan pemerintah tutup mata terhadap bencana di Sumatra.
Isu sensitif (pelecehan/kasus horor) bukan berasal dari konten khusus yang ia buat. Hal itu muncul spontan dalam sesi live streaming penggalangan dana seminggu lalu, bersumber dari penelepon yang menceritakan situasi lapangan.
"Sama sekali tidak pernah dinarasikan seperti yang tertulis di media. Teman-teman media yang menulis berita ini, mohon klarifikasi dan verifikasinya," pinta Ferry.
Menurut Ferry, situasi di lapangan, seluruh pihak, baik relawan, NGO, Pemerintah Pusat, Pemda, TNI, dan Polri, justru saling berkolaborasi dengan baik.
Lebih lanjut, Ferry mengimbau agar publik tidak membuat suasana menjadi buruk dengan menyebarkan narasi yang tidak benar.
"Semua merasa saling berbagi kerja dan berjalan dengan baik, janganlah kayak gini, buat apa," tutupnya.
Sebelumnya, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur menyebut, Ferry Irwandi telah melanggar etika komunikasi publik. Ruang publik saat bencana harusnya diisi edukasi dan empati, bukan eksploitasi isu sensitif.
"Penyampaian isu pelecehan seksual di lokasi bencana yang disebarkan lewat konten oleh Ferry ini tanpa verifikasi memadai dan berpotensi melukai psikologis korban," kata Syurya.
Senada, Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir menilai, informasi yang tidak terkonfirmasi dapat menimbulkan trauma baru (reviktimisasi).
"Isu pelecehan seksual adalah persoalan serius. Jika disampaikan tanpa data resmi dan verifikasi yang jelas, narasi seperti itu sangat berisiko melukai korban untuk kedua kalinya," kata Aldi.
