Airlangga Sebut Indonesia Dapat Dana Rp350 T untuk Transisi Energi
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendukung transisi energi di Indonesia terus menguat, kini mencapai US$ 21,4 miliar atau setara Rp 356,8 triliun.
Hal ini karena transisi energi telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia.
"Komitmen JETP untuk Indonesia telah tumbuh dari US$ 20 miliar (2022) menjadi US$21,4 miliar (2025) yaitu US$11,4 miliar publik dari IPG dan US$10 miliar dari GFANZ, ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional," kata Airlangga usai Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi JETP, dikutip Sabtu, 6 Desember 2025.
Diketahui, JETP merupakan komitmen dari negara maju yang tergabung dalam G7 untuk mendanai transisi energi Indonesia.
Airlangga merinci, hingga November 2025, Indonesia telah berhasil memobilisasi US$3,1 miliar melalui skema JETP, sementara US$ 5,5 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek konkret.
Selain itu, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland juga menyampaikan dua studi terkait Just Framework yang memberikan langkah-langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi Indonesia.
Tak lupa, Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas kontribusinya melalui Sekretariat JETP, serta seluruh donor IPG atas dukungannya dalam penyusunan JETP Progress Report 2025 yang saat ini sedang difinalisasi.
Laporan ini menjadi fondasi untuk memperkuat fase implementasi proyek dan program transisi energi ke depan, yang akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Pemerintah Jerman dan Jepang melalui JETP Delivery Unit (JDU).
Adapun dalam pipeline transisi energi, saat ini pemerintah menyoroti 2 (dua) proyek prioritas yang ditargetkan memiliki progres dan dampak signifikan, yaitu Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan program Dedieselisasi yang menjadi perhatian mitra internasional.
Keduanya memerlukan dukungan erat antara pemerintah, mitra internasional, lembaga keuangan, dan industri.
"Jadi ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas Kementerian untuk mengakselerasikan. Jadi dengan demikian task force ini akan mempercepat, kita akan akselerasi JETP 2.0 agar dana yang tersedia ini betul-betul bisa mempercepat arahan Bapak Presiden Prabowo untuk mengakselerasi NDC di Indonesia," tukasnya.
