Kementerian PU: Pembangunan Infrastruktur Harus Perkuat Swasembada Pangan
SinPo.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 sebagai langkah awal penyusunan program infrastruktur untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
Menurut Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Rakorbangwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan.
"Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah serta mendorong ekonomi yang merata," kata Diana dalam keterangannya, Jumat, 5 Desember 2025.
Kementerian PU menerjemahkan Misi Presiden Prabowo tersebut ke dalam Sasaran Utama PU608, yaitu menurunkan ICOR di bawah 6, mengentaskan kemiskinan menuju 0 persen, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
"Tentunya harus kita wujudkan melalui kolaborasi lintas kementerian/ lembaga, dan Pemda yang solid dan terkoordinasi," ujarnya.
Adapun target utama Kementerian PU pada 2027 terbagi dalam beberapa sektor. Diantaranya, Sumber Daya Air dengan target meningkatkan kapasitas tampungan air sebesar 59,08 m per kapita per tahun, rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk sebesar 55,09 persen.
Kemudian, presentase luas baku sawah fungsional beririgasi sebesar 61,92 persen, luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk sebesar 16,07 persen, efisiensi pemanfaatan air irigasi sebesar 0,39 USD per meter kubik, presentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air sebesar 61 persen, serta persentase kondisi keandalan daerah irigasi sebesar 27 persen.
Di sektor Jalan dan Jembatan, targetnya mengurangi waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional menjadi 1,8 jam per 100 km/ serta pada jaringan jalan nasional menjadi 2,1 jam per 100 km.
Sementara, di sektor Cipta Karya, targetnya meliputi peningkatkan persentase rumah tangga dengan akses air minum aman sebesar 38 persen, rumah tangga dengan sanitasi aman sebesar 21 persen, timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 31 persenx serta sebanyak 514 kabupaten/kota mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan.
Untuk sektor Prasarana Strategis, targetnya adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan sebesar 64,47 persen, serta sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sebesar 71,38 persen.
Diana juga menyampaikan 3 strategi Kementerian PU di tahun 2027 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Prioritas Nasional. Pertama, memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita, dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah.
Kedua, melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres melalui dukungan pembangunan jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, dukungan infrastruktur PU di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN), serta revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur," jelasnya.
Deputi Muhammad Rachmat Kaimuddin menyampaikan dukungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terhadap proses pemrograman infrastruktur yang lebih terarah pada prioritas nasional dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kemenko Infrastruktur akan terus mengawal sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar arah pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran,” ujar Deputi Rachmat.
Dalam laporannya, Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia juga menyampaikan bahwa Rakorbangwil merupakan tahapan awal pemrograman infrastruktur PU sesuai amanat regulasi nasional, dan menjadi ruang penyelarasan bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Pembukaan Rakorbangwil Tahun 2025 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick off dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027. Kawasan atau lokus prioritas yang akan ditangani melalui dukungan infrastruktur PU TA 2027, yaitu pada kawasan swasembada pangan, air dan energi nasional, kawasan komoditas unggulan, kawasan pertumbuhan, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana," kata Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia.
