Legislator DKI Minta Pemprov Percepat Antisipasi Potensi Banjir Rob
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir rob yang diprediksi terjadi dalam beberapa pekan mendatang.
Kenneth menilai tanda-tanda kenaikan muka air laut sudah terlihat dan Pemprov harus mengambil langkah cepat sebelum dampaknya meluas.
“Kalau gejalanya sudah muncul, kita tidak boleh menunggu. Pemerintah harus bergerak mendahului air, bukan bereaksi setelah warga kebanjiran,” kata Kenneth, Kamis, 4 Desember 2025.
Kenneth menyoroti kawasan pesisir utara Penjaringan, Pademangan, Cilincing, hingga Muara Baru, sebagai wilayah paling rentan. Menurut dia, risiko rob kini semakin tidak menentu dan tidak lagi bisa dianggap sebagai siklus musiman.
“Kita menghadapi situasi yang berubah. Rob datang lebih sering, lebih tinggi, dan lebih sulit diprediksi. Ini sinyal bahwa sistem perlindungan kita belum cukup kuat,” tuturnya.
Dia menyebut ribuan warga pesisir berhadapan dengan ancaman berulang tiap tahun, mulai dari rusaknya rumah, berhentinya aktivitas ekonomi, hingga potensi penyakit akibat genangan yang tak kunjung surut. Kenneth menilai kerugian warga kerap membesar hanya karena respons pemerintah yang lambat.
“Kita sudah terlalu sering belajar dengan cara yang pahit. Jangan sampai ada jeda koordinasi yang membuat warga kembali menanggung kerusakan,” ucap Kenneth.
Kenneth meminta Dinas Sumber Daya Air memastikan seluruh pompa air dalam kondisi siap pakai, termasuk pompa mobile. Dia juga mendesak percepatan perbaikan tanggul yang dilaporkan retak dan turun elevasinya. Selain itu, BPBD DKI diminta memperkuat sistem peringatan dini dengan penyebaran informasi yang akurat, terutama mengenai ketinggian pasang dan jalur evakuasi.
“Warga pesisir tidak boleh berjalan dalam gelap. Informasi harus jelas, cepat, dan mudah dipahami,” tuturnya.
Dia menilai upaya mitigasi jangka pendek harus diimbangi langkah struktural, mulai dari penguatan tanggul pantai hingga revitalisasi saluran penghubung. Kenneth menekankan perlunya kolaborasi erat dengan pemerintah pusat untuk memastikan kelanjutan proyek Giant Sea Wall dan strategi jangka panjang menahan intrusi air laut.
“Rob tidak bisa dihadapi sendirian. Pemerintah daerah dan pusat harus berjalan dalam satu komando,” imbuhnya.
Menurut Kenneth, banjir rob bukan sekadar persoalan teknis, melainkan isu kemanusiaan. Ia menegaskan kesiapan tempat pengungsian, layanan kesehatan, dan bantuan sosial harus menjadi prioritas agar warga yang terdampak tidak semakin terpuruk.
“Yang paling terpukul selalu kelompok rentan, yakni pekerja harian, pedagang kecil, anak-anak, hingga lansia. Bantuan harus cepat, tepat sasaran, dan jangan sampai ada kepentingan politik di baliknya,” tandasnya.
