Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Melindungi Masa Depan Industri Tembakau
SinPo.id - Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun roadmap IHT nasional yang komprehensif dan berkeadilan. Langkah ini dianggap penting sebagai panduan arah kebijakan lintas kementerian agar kebijakan terhadap sektor tembakau tak lagi bersifat sektoral dan parsial.
Selama ini, kebijakan terhadap IHT kerap berjalan tanpa koordinasi antarkementerian. Regulasi terkait cukai, peringatan kesehatan, hingga tata niaga seringkali dibuat secara terpisah, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap petani, pekerja pabrik, serta pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, menegaskan pentingnya roadmap IHT sebagai langkah awal untuk memperkuat sektor ini, terutama pada segmen padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT).
“Persoalan mendasarnya adalah roadmap pertembakauan, selesaikan dulu roadmap itu. Karena kalau industri ini melemah, rakyat pun bakal sulit,” ujarnya.
Misbakhun menambahkan, roadmap IHT harus menjadi landasan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri ini.
IHT selama ini merupakan salah satu sektor strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah sentra tembakau dan cengkeh. Penyusunan roadmap IHT diyakini akan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, hingga masyarakat sipil.
“Tidak dapat dipungkiri kalau industri hasil tembakau ini punya nilai ekonomi dan national interest yang nyata,” tegas Misbakhun.
Senada dengan itu, Jurnalis Senior Tempo, Harimurti, menilai roadmap IHT perlu digaungkan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan sektor tembakau. Ia mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dan menyusun roadmap secara bertahap agar industri ini tidak tergerus.
“Saya sepakat dengan usulan agar dibuat roadmap 25 tahun bagi industri hasil tembakau. Jangan sampai kita mengulangi nasib industri tekstil dan footwear yang dulu hilang karena berpindah ke negara lain,” kata Harimurti.
Ia mengingatkan bahwa jika tekanan terhadap IHT terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam 20–25 tahun ke depan sektor ini akan punah karena tidak mampu bertahan. Padahal, kontribusi ekonomi dari sektor ini sangat signifikan.
“Jadi kalau ada yang bilang industri tembakau menyebabkan kerugian bagi negara, faktanya justru sebaliknya. Sejauh ini negara mendapat keuntungan lebih besar,” tutupnya.
