Komisi X DPR Dorong Pemerintah Bangun Sekolah Darurat di Sumatra
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah melakukan pembangunan sekolah darurat atau ruang belajar sementara bagi siswa didik di wilayah terdampak bencana Sumatra.
"Bila situasi lapangan belum memungkinkan, pembangunan sekolah darurat atau ruang belajar sementara sangat diperlukan agar hak belajar siswa tetap terpenuhi dan proses pendidikan tidak terhenti terlalu lama," kata Lalu dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.
Legislator dari Fraksi PKB ini menekankan keberadaan sekolah darurat penting sembari menunggu upaya percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan di Sumatra, khususnya Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh.
"Pemerintah perlu melakukan langkah pemulihan cepat (early recovery), seperti perbaikan fasilitas dasar, penyediaan alat belajar yang hilang atau rusak, serta rehabilitasi ruang kelas," kata dia.
Lalu juga meminta Kemendikdasmen segera mendata sekolah yang terdampak imbas banjir dan longsor yang terjadi. Termasuk, pemenuhan kebutuhan mendesak para siswa.
"Kami tentu mendorong pemerintah, khususnya Kemendikdasmen maupun dinas-dinas pendidikan, untuk segera melakukan pendataan komprehensif terhadap sekolah-sekolah yang rusak atau tidak dapat beroperasi, termasuk pendataan fasilitas, jumlah siswa, serta kebutuhan pemulihan mendesak," ujarnya.
Selain itu, Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mendorong adanya opsi keringanan dan fleksibilitas untuk para pelajar yang terdampak terutama biaya pendidikan. Dia menyebut jangan sampai biaya pendidikan jadi beban dan menghambat para pelajar.
"Termasuk opsi keringanan atau fleksibilitas biaya pendidikan, baik untuk peserta didik di sekolah maupun mahasiswa yang keluarganya terdampak banjir, seperti skema keringanan UKT, penundaan pembayaran, atau bantuan khusus lainnya," ujarnya.
"Prinsipnya, jangan sampai bencana alam semakin membebani peserta didik dan justru menghambat mereka melanjutkan pendidikan," timpal dia.
Lalu mengatakan Komisi X DPR segera memanggil Kemendikdasmen untuk membahas pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana. Ia berharap Kemendikdasmen sudah memiliki data dari lapangan.
"Insyaallah tanggal 8 Desember (kita panggil)," ujar Lalu.
