Home /

Wagub DKI Ragukan Data PBB soal 41 Juta Penduduk Jakarta

Laporan: Sigit Nuryadin
Minggu, 30 November 2025 | 22:23 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. (SinPo.id/Pemprov DKI Jakarta)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. (SinPo.id/Pemprov DKI Jakarta)

SinPo.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempertanyakan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling padat di dunia dengan populasi mencapai 41 juta jiwa. Dia menyebut angka tersebut tak sejalan dengan data resmi pemerintah.

Rano menduga PBB memasukkan wilayah penyangga Jabodetabek dalam perhitungan sehingga angka populasi tampak membengkak. 

“Sepertinya yang dihitung itu kawasan megapolitan, bukan Jakarta sebagai provinsi. Kalau Depok, Bekasi, dan Bogor digabung, ya wajar angkanya melonjak,” kata Rano kepada wartawan, Minggu, 30 November 2025.

Menurut Rano, perbedaan metodologi itu membuat data PBB harus dibaca dengan hati-hati. Ia menegaskan bahwa penduduk Jakarta berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik hanya sekitar 11 juta orang. 

“Angka sensus kita jelas. Jadi perlu dilihat, PBB pakai parameter apa sehingga hasilnya begitu jauh,” ungkap dia. 

Kendati demikian, Rano mengakui temuan PBB itu memberi sinyal kuat bahwa beban urbanisasi di kawasan Jabodetabek terus meningkat dan berdampak langsung pada Jakarta. Dia menilai lonjakan mobilitas penduduk dari daerah sekitar menjadi faktor yang memicu kemacetan dan tekanan terhadap layanan publik di Ibu Kota.

“Arus keluar-masuk warga setiap hari itu yang bikin Jakarta terasa penuh. Ini bukan hanya soal angka, tapi bagaimana kita mengatur aliran penduduk yang bergerak tanpa henti,” tutur Rano.

Menanggapi pertanyaan mengenai langkah strategis pemerintah daerah, Rano menegaskan pentingnya sinergi antardaerah. Dia mengatakan Jakarta tidak bisa menyelesaikan persoalan kepadatan sendirian. 

“Transportasi, hunian, sampai lapangan kerja semuanya saling terkait. Makanya perlu kerja bareng dengan wilayah tetangga agar tekanan itu bisa dibagi,” kata dia.

Rano menambahkan, Pemprov DKI akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk mengevaluasi kebijakan kawasan metropolitan. 

“Kalau tidak ditangani bersama, kita cuma akan memindahkan masalah dari satu titik ke titik yang lain,” tandasnya. 

TAG:
BERITALAINNYA
BERITATERKINI