Alex Indra Minta Pemprov Sumbar Percepat Pendataan Dampak Bencana Hidrometeorologi
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman berharap pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Sumatra Barat (Sumbar) segera melakukan percepatan pendataan dampak bencana hidrometeorologi salama masa tanggap darurat yang berakhir 8 Desember 2025.
Demikian disampaikan Alex merespons dinamika penetapan status bencana daerah atau nasional terkait bencana hidrometeorologi yang melanda 7 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar.
Menurut Alex, jika pendataan kerusakannya lengkap disertai rencana aksi di masa pemulihan (recovery), pemerintah pusat tidak akan lapas tangan. Kementerian dan lembaga di pemerintah pusat akan saling berkontribusi menyelesaikan dampak bencana.
"Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan 4 pesawat. Ini merupakan sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah, di daerah terdampak bencana," kata Alex dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 29 November 2025.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini kemampuan keuangan daerah di Sumbar secara mayoritas kategori sangat rendah, termasuk 7 daerah terdampak bencana hidrometeoroligi.
Kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang diberlakukan Kementrian Keuangan, juga telah membuat ruang fiskal jadi makin menyempit.
"Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan 4 pesawat itu plus 2 unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa," kata Alex.
Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Barat 1 itu menyebut telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja di Komisi IV DPR RI di antaranya Kementrian Pertanian, Kementrin Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas, dan Kementrian Kehutanan.
"Komunikasi kami dengan Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, telah didapatkan komitmen kesediaan memberikan bantuan bibit untuk petani kita yang terdampak banjir dan longsor," kata Alex.
"Agar bibit yang akan diberikan itu sesuai kebutuhan, tentunya membutuhkan data dari pemerintah daerah. Kita berharap, assessment bisa segera dirampungkan seiring dengan upaya pertolongan terhadap korban yang terus diupayakan seluruh elemen masyarakat di Sumbar," timpal Alex.
Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumbar ini juga mengucapkan terima kasih pada presiden yang telah gerak cepat menyediakan bantuan di masa tanggap darurat ini.
Selain itu, Alex mengucapkan banyak terima kasih pada semua elemen masyarakat seperti TNI/Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, Ormas, OKP dan masyarakat secara umum, yang telah terlibat secara aktif dalam melakukan upaya pertolongan dan pencarian korban.
Hujan intesitas sedang hingga lebat berlangsung di Sumbar selama 22-27 November 2025, telah menyebabkan bencana banjir dan longsor.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 Oktober 2025, sebanyak 69.293 orang mengungsi dan 45.733 orang terdampak. Kemudian, akibat bencana banjir dan longsor tersebut, 23 orang meninggal dunia dan 12 orang hilang.
Berdasarkan data Jumat pagi, 28 November 2025, 7 Kabupaten/Kota di Sumbar terdampak bencana banjir dan longsor. Kabupaten Padang Pariaman paling terdampak bencana banjir dan longsor di Sumbar.
Tercatat, ada 13 kecamatan yang terdampak longsor di Padang Pariaman. Lalu, 11 kecamatan di antaranya terdampak banjir.
