Ketua DPR: Korban Bencana Tak Boleh Dibiarkan Menunggu Bantuan Berhari-hari
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tidak membiarkan korban bencana menunggu bantuan berhari-hari. Warta terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di banyak titik Pulau Sumatra harus segera mendapat bantuan maksimal.
Dia meminta seluruh institusi terkait memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan bagi kelompok rentan berjalan tanpa hambatan. Menurut dia, kecepatan respons sangat menentukan keselamatan warga dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk.
"Perlu operasi tanggap darurat yang berjalan sigap mulai dari evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi," kata Puan di Jakarta, Jumat, 28 November 2025.
Dia menyampaikan terputusnya jalan nasional dan provinsi di sejumlah titik menghambat proses bantuan. Untuk itu, dia meminta pemerintah mempercepat pembukaan akses tersebut.
"Karena pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut akses pendidikan, aktivitas ekonomi harian warga, distribusi pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan di saat krisis," katanya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai bencana yang terjadi berulang ini menunjukkan perlunya perubahan pola penanganan. Menurut Puan, mitigasi tidak boleh dilakukan secara insidental saja.
Dia mendesak pemerintah mempercepat langkah normalisasi sungai prioritas, memperkuat tanggul dan kanal penahan banjir, merehabilitasi hulu daerah aliran sungai (DAS), dan membangun sistem peringatan dini berbasis desa.
Pemerintah juga diminta memastikan tata ruang dipatuhi agar tidak terjadi pembangunan di kawasan rawan.
"Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah bencana. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang," kata dia.
Puan mengimbau seluruh anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) terdampak untuk segera hadir di lapangan. Dia menginstruksikan agar anggota dewan dapat memantau kondisi warga, membantu mempercepat penyaluran bantuan, dan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, serta relawan.
"Kehadiran langsung sangat penting untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan efektif dan tidak ada warga yang terlewatkan," katanya.
