Anggota DPR Minta BNPB Aktif Peringati Pemda Cegah Risiko Bencana
SinPo.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk sigap memperingatkan pemerintah daerah (Pemda). Peringatan itu penting demi mencegah risiko timbulnya bencana hingga merespons terjadinya bencana ekologis di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.
Dia mengatakan BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan. Karena itu, kata dia, ketika ada indikasi bahwa kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, BNPB harus mengeluarkan peringatan dini untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelola.
"Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional," kata Dini di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Menurut dia, BNPB harus memperkuat sistem deteksi dini dengan berbagai cara. Di antaranya pemantauan berbasis data menggunakan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir.
Selain itu, BNPB perlu mengintegrasikan data pusat dan daerah dengan menyatukan informasi dari BMKG, KLHK, dan dinas daerah untuk memetakan risiko secara real time.
Dia menyatakan BNPB juga jangan hanya mengingatkan tentang cuaca ekstrem, tetapi juga tentang kondisi DAS, perubahan morfologi sungai, atau pembukaan lahan yang membahayakan.
"Dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memperingatkan Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana menimbulkan korban," kata dia.
Di sisi lain, dia mengungkapkan pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah tegas dan terukur. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan harus diperketat, terutama di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem.
Dini menegaskan, bencana ekologis adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Karena itu, Pemda harus memperbaiki tata kelola, bukan hanya merespons ketika bencana sudah terjadi.
"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kita semakin rentan," katanya.
Bencana itu, kata dia, bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan.
"Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi," kata dia.
